Tasikmalaya, Gesuri.id - Mantan Wakalemdiklat Polri Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan menanggapi gerakan Separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anton menilai tindakan tersebut sudah masuk kategori pelanggaran yang sangat berat bagi NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebab Papua termasuk dalam wilayah NKRI.
Baca: Anies Lalai, Wa Ode: Pendidikan Budaya Penting Saat Pandemi
"Dengan adanya pernyataan ingin mendirikan negara serta melawan dengan terang-terangan terhadap alat negara TNI/POLRI, hal ini sudah jelas-jelas merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap negara yang sah," tegas Anton.
Mantan Kapolda Jabar itu melanjutkan, dengan membunuh, mengancam dan meneror warga, gerakan separatis sudah bisa dimasukan kedalam kategori Tindak Pidana Terorisme.
Menurut Anton, kejadian di Papua ini selalu terjadi berulang-ulang seolah tidak pernah selesai. Sama halnya seperti kasus Poso dulu. Namun sekarang Poso sudah aman dari gangguan.
"Bercermin dari hal tersebut saya kira tidak ada salahnya bila di Papua pun, untuk menghadapi OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini bisa dipakai pola yang sama seperti operasi di Poso, yakni tindakan tegas tanpa ampun dengan mengadakan operasi gabungan TNI/POLRI," ujar Anton.
Baca: Junimart Puji Aksi Nyata Mendagri Wujudkan Pilkada Sehat
Mantan Kadiv Humas Polri itu melanjutkan, yang dikedepankan dalam menangani OPM bisa Operasi Kamtibmas dahulu. Baru bila kemudian tidak dapat diatasi, langsung diadakan operasi militer dengan target sampai dengan tuntas.
"Sekali lagi, dengan target sampai tuntas ke akar-akarnya. Karena ancaman ini sudah jelas-jelas nyata. Jika memang negara ini serius ingin menyelamatkan Papua. Sekalipun dalam kondisi Covid," ujar Anton.
"Tapi menurut hemat saya hal ini harus segera dilakukan dan jangan dianggap sepele, bila tidak ingin Papua jatuh ke tangan OPM dan antek-antek asing dibelakangnya, yang justru memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan disaat Covid ini," tambahnya.
