Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka pintu bagi bantuan internasional untuk menangani dampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski sejumlah negara sahabat telah menawarkan bantuan, pemerintah optimistis sumber daya nasional masih sanggup memenuhi seluruh kebutuhan warga terdampak.
Langkah tersebut memantik respons dari Anggota DPR RI asal NTT, Andreas Hugo Pareira. Politisi Senior PDI Perjuangan ini menekankan bahwa bagi korban bencana, aspek terpenting bukanlah asal-usul bantuan, melainkan kecepatan penanggulangan krisis di lapangan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Gempa berskala besar tersebut diketahui berdampak luas dan melumpuhkan aktivitas warga di 7 dari 8 kabupaten yang ada di Pulau Flores.
"Persoalannya bukan dari mana datangnya bantuan, melainkan bagaimana kesulitan yang dihadapi masyarakat dapat segera teratasi. Ini mencakup bantuan tanggap darurat untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, hingga hunian yang aman," ujar Andreas.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar menjalankan tahapan penanganan bencana secara komprehensif. Perhatian khusus perlu diberikan pada fase pemulihan (recovery) pascabencana, terutama perbaikan hunian warga, fasilitas publik, dan akses transportasi.
"Setelah tahap tanggap darurat, masuk tahap recovery bangunan—baik rumah warga, fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, hingga infrastruktur jalan dan telekomunikasi. Semua ini mendukung masyarakat untuk kembali hidup normal. Makin cepat proses ini berjalan, tentu makin baik," tegasnya.
Menyoroti sikap pemerintah terkait hibah luar negeri, Andreas menilai tawaran dari pihak asing seharusnya disikapi dengan bijak dari sudut pandang kemanusiaan.
Namun, jika pemerintah memilih untuk mengandalkan kekuatan dalam negeri, tanggung jawab penuh berada di tangan pemerintah.
"Seharusnya bantuan dipandang dari perspektif kemanusiaan. Namun, jika pemerintah memiliki pandangan lain, pengelolaan bantuan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, baik saat tanggap darurat maupun proses pemulihan fisik, mental, dan sosial secara cepat," jelas Andreas.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sebagai jalan tengah agar Indonesia tidak terkesan menolak uluran tangan internasional, Andreas menyarankan agar bantuan asing tetap diperbolehkan masuk selama disalurkan melalui mekanisme satu pintu (government-to-government).
Ia juga mengimbau pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia internasional.
"Pemerintah harus terbuka mengumumkan jenis dan asal bantuan yang diterima. Transparansi dalam penyaluran sangat penting agar tidak timbul kecurigaan, baik dari negara pemberi bantuan maupun masyarakat penerima," pungkasnya.
