Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, menilai momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat harus menjadi ruang evaluasi bersama terhadap arah pembangunan daerah.
Ono menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka indikator ekonomi makro. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) wajib menghadirkan manfaat yang lebih adil dan merata, terutama untuk menekan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
“Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama, begitu juga masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian lebih besar. Pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan langsung,” ujar Ono.
Ono menilai pemerataan pembangunan harus menjadi agenda prioritas Pemprov Jabar untuk periode 2025–2029. Hal ini selaras dengan misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2025–2029, yaitu mengurangi disparitas wilayah serta menekan jurang pemisah antara masyarakat miskin dan kaya.
Ia mengingatkan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat desa masih terisolasi akibat minimnya fasilitas dasar.
“Pemerataan harus benar-benar dirasakan. Jangan sampai kota terus tumbuh, sementara masyarakat di desa masih bergelut dengan masalah akses jalan, irigasi, pelayanan publik, hingga terbatasnya akses ekonomi,” tegasnya.
Baca:Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Untuk mencapai target tersebut, Ono mendorong Pemprov Jabar memperkuat konektivitas fisik dan ekonomi antara kota dan desa. Kebijakan pembangunan pun dinilai harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar pemenuhan program formal.
Dalam hal ini, DPRD Jabar berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ono menegaskan, pengawasan legislatif tidak boleh sebatas memantau besarnya daya serap anggaran.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada apakah anggaran sudah habis terserap atau belum. Hal terpenting adalah apakah program tersebut menghasilkan manfaat nyata dan menjawab persoalan warga. Data dan kondisi lapangan harus menjadi dasar penentuan prioritas,” pungkas Ono.
