Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk lebih peka membaca dan merespons tanda-tanda persoalan di tengah masyarakat sejak dini.
Respons cepat eksekutif dinilai krusial agar masalah tidak berlarut-larut menjadi keresahan, ketegangan, hingga kegaduhan publik.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2027, Senin (21/9/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muchammad Hafidz, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya bertindak pasif atau baru bergerak setelah masalah membesar.
“Jangan sampai setiap persoalan rakyat seolah-olah berhenti di meja DPRD, seakan-akan DPRD jadi satu-satunya pintu menyelesaikan seluruh persoalan yang padahal otoritasnya ada di ranah eksekutif,” ujar Hafidz.
Ia mencontohkan polemik penutupan akses Bendungan Lahor yang sempat menyedot perhatian publik. Dalam kasus tersebut, DPRD harus turun tangan membantu penyelesaian meskipun wewenang utamanya berada di tangan eksekutif.
“Sebuah persoalan yang sejak awal dapat dibaca, direspons, dan diselesaikan dengan cepat itu lebih baik. Jadi tidak perlu menunggu menjadi keresahan, keresahan tidak perlu berkembang jadi ketegangan, dan ketegangan tidak perlu berubah jadi kegaduhan,” kata Hafidz.
Senada dengan Hafidz, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menambahkan bahwa pembahasan RAPBD 2027 jangan dianggap sekadar rutinitas menyusun angka di atas kertas. RAPBD harus menjadi instrumen nyata untuk memastikan kebijakan publik terealisasi dan bermanfaat langsung bagi warga.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Malang, Sanusi, beserta jajarannya menjaga konsistensi perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) didorong lebih terbuka, khususnya dalam penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kesepakatan akan kehilangan makna jika tidak diikuti konsistensi pelaksanaan. Apa yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, disepakati harus dihormati, dianggarkan harus bermanfaat, dan dilaksanakan secara terbuka untuk diawasi,” tegas pria yang akrab disapa Adeng tersebut.
Baca: Berita kumpulan ganjar pranowo hari ini
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti asumsi makroekonomi 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan rasio Gini, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dari Sisi penerimaan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,27 triliun (tepatnya Rp5.272.960.728.734). Angka ini melonjak 21,71 persen dibandingkan target anggaran 2026 yang berada di angka Rp4,33 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan meminta kenaikan target pendapatan tersebut dibarengi dengan kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta merealisasikan rekomendasi DPRD secara nyata.
“Rekomendasi DPRD jangan dipandang semata-mata sebagai dokumen yang selesai setelah dibacakan. Rekomendasi harus menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah sesuai kewenangan yang berlaku,” pungkasnya.
