Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan dalam upaya pemberantasan impor ilegal. Namun, ia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada anggaran agar penanganan impor ilegal dapat berjalan efektif.
“Apresiasi pemberantasan, impor ilegal oleh Kemendag. Tolong, untuk pemerintah, perhatikan anggarannya. Masalah pemberantasan yang harus kita handle, sehingga itu tidak terpulang,” kata Darmadi dalam rapat bersama Kementerian Perdagangan, dikutip pada Senin (8/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa kementerian terkait memang telah berupaya keras, namun tantangan di lapangan masih besar.
Darmadi menilai perlunya perhatian serius agar langkah pemberantasan tidak hanya berhenti sesaat.
“Saya ingin memberikan penjelasan dari Kepala Kementerian Pemberantasan, dan yang menurut saya, ini masih ada pertanyaan lain, supaya itu tidak terpulang. Kementerian yang mau membantu itu sering, terutama yang distribusi pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya, walaupun saya apresiasi kepada Kementerian Pemberantasan, sudah bekerja keras untuk pemberantasan pemberantasan ilegal,” ungkapnya.
Darmadi juga menyinggung hasil pengawasan yang telah dilakukan pemerintah terhadap praktik impor ilegal. Ia mencontohkan penyitaan besar-besaran terhadap produk tekstil ilegal yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kemarin, saya ingin membantu. Saya ingin bantu. Saya mengaksikan apresiasi besar kemarin bahwa hasil pengawasan Ostbonder menitam sebanyak 900 ribu bal press produk tekstil, teknik. Dengan nilai 100 miliar lebih, 112 miliar lebih. Di 11 undang, yang dilakukan oleh 7 pimpon kek makar. Itu saya apresiasilah,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih banyak kasus serupa yang harus ditangani lebih serius. Bahkan, laporan media menunjukkan nilai impor ilegal di sektor tertentu sangat besar.
“Kemudian, saya juga melihat banyak gerakan dari pimpon kek perdanaan. Tetapi itu masih jauh lah. Kemarin ada satu media besar membuat ulasan yang sangat panjang, 2-3 halaman, tentang produk sticker, satu kek. Di mana digambarkan dengan jelas lah, bahwa siapa yang impor di sana, berapa tinggalnya. Semua digambarkan dengan jelas sekali. Itu nilainya, untuk nilai produk ilegal dari bus sticker itu adalah 6,3 triliun rupiah,” ungkapnya.
Darmadi menekankan bahwa jika dijumlahkan, potensi kerugian negara akibat produk ilegal sangatlah besar.
“Jadi tekstil adalah 49 triliun. Total diberiakan produk ilegal yang masuk ke Indonesia itu sebesar 10 miliar rupiah, 160 miliar rupiah. Jadi itu terjangkau berapa? Bagaimana Bapak meyakinkan kami apa yang bakal lakukan dengan anggaran yang terbatas, dengan hanya total 1,4 triliun rupiah, di mana perdagangan dalam negeri anggarannya hanya 3,8 miliar rupiah,” tegasnya.
Menurut Darmadi, besarnya potensi kerugian akibat impor ilegal sangat kontras dengan kecilnya anggaran yang tersedia. Hal itu, kata dia, menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.
“Sangat jauh. Jadi ini menurut saya, menghadapi produk ilegal untuk produksi dalam negeri, di industri, kecil-kecil dan lain-lain dalam negeri, yang berangkat. Caranya bagaimana? Ini yang kita ingin tahu dari perdagangan,” pungkasnya.
