Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan usaha bisnis. Tahapan pembentukannya harus dimulai dari analisis dulu, kemudian masuk dalam fokus pembentukan. Jangan sekadar mengejar angka tapi tidak tahu apa yang akan dikerjakan.
Darmadi mendorong agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibentuk secara bertahap mulai dari bawah. Tujuannya, agar Kopdes benar-benar bisa bekerja sebagai penggerak ekonomi rakyat di pedesaan.
“Koperasi itu kan bukan top down, dia bottom up. Harusnya diteliti dulu, di-mapping dulu bisnisnya, di-fitting dulu karena setiap wilayah berbeda,” kata Darmadi dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Darmadi menegaskan, Komisi VI DPR sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kopdes Merah Putih. Namun, hendaknya proses pembentukan dijaga karena gerakan top down-nya jelas terlihat. Ini bisa dilihat dari regulasi yang dibentuk, kepala desa ditunjuk langsung sebagai Pengawas Kopdes.
“Padahal (pengawas) koperasi di undang-undangnya (Perkoperasian) jelas. Pengawas dipilih anggota,” sebutnya.
Darmadi juga mempertanyakan sumber pembiayaan Kopdes, lantaran nantinya menggunakan dana APBN. Pasalnya, Koperasi itu pendanaannya jelas, berasal dari sumbangan sukarela, sumbangan wajib, dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya kekeluargaan dan gotong royong.
Tidak hanya itu, Darmadi menilai ada kesan pembentukan 80 ribu Kopdes ini terburu-buru.
“Yang saya takutkan itu adalah kegagalannya tinggi,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, pembentukan Kopdes Merah Putih belajar dari performa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang banyak terbentuk di seluruh Indonesia.
Dari total 67.133 Bumdes yang terbentuk, 93 persen tidak bisa membagi hasil dividen. Dari 7 persen Bumdes yang mampu membagi hasil dividen, ternyata hanya 25 Bumdes yang mampu memiiki dividen di atas Rp 1 miliar.
“Dari 25 Bumdes terbaik ini, tahu nggak bisnis yang terbaiknya apa? Keuangan 56 persen, 40 persen perdagangan dan jasa, ketahanan pangan 4 persen,” ujarnya.
Dia mengingatkan, program Kopdes ini bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan. Untuk itu, dia meminta Pemerintah menyiapkan analisis dulu secara menyeluruh agar ada garansi bahwa Kopdes ini bisa berhasil.
“Kenapa harus ada garansi berhasil? Karena, ini ada Rp 400 triliun mau di sana dan ini nggak main-main uang rakyat di situ,” sambungnya.
Darmadi menambahkan, di benak masyarakat, dana yang akan digelontorkan untuk Kopdes Merah Putih ini bukanlah pinjaman yang harus dikembalikan ke negara.
“Koperasi itu kan perlu modal. Di dalam benak orang-orang yang disosialisasikan ini dikasih duit nih. Dalam budaya di masyarakat di bawah, kalau duit sudah masuk kantong, itu jadi milik dia. Nggak usah dikembalikan. Itu budaya dan banyak begitu,” wantinya.
Makanya, Darmadi meminta agar Kopdes Merah Putih ini bekerja tidak seperti business as usual. Pemerintah harus memastikan bahwa Kopdes yang menerima dana nantinya benar-benar prudent, memiliki model dan rencana bisnis yang bagus.
“Ini yang harus kami jaga sebagai wakil rakyat supaya uang rakyat Rp 400 triliun tidak terbuang percuma,” pungkasnya.
