Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan tanggapan tegas terkait debat terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Perselisihan yang terjadi di media sosial tersebut memicu sorotan publik mengenai koordinasi internal di jajaran kabinet pemerintahan saat ini.
Alex meminta para menteri untuk segera membenahi pola komunikasi agar tidak menimbulkan polemik di ruang publik. Ia menilai keterbukaan informasi yang dilakukan Purbaya kali ini ditanggapi secara serupa oleh Trenggono, sehingga menciptakan kegaduhan yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal.
“Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini,” ujar Alex, dikutip Kamis (12/2).
Menurut Alex, persoalan utama dalam kasus ini bukan terletak pada masalah koordinasi semata, melainkan pada penyampaian informasi yang tidak lengkap di forum publik. Ia menyayangkan data yang belum tuntas atau informasi yang tidak utuh justru dibawa ke dalam sebuah acara publik yang dapat memicu salah paham.
Menanggapi kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle di tengah kondisi dua menteri yang saling memberikan sanggahan, Alex berharap keputusan tersebut diambil berdasarkan alasan substantif. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi indikator utama, bukan sekadar respons atas perseteruan di media sosial.
“Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini,” tuturnya.
Polemik ini bermula saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran pengadaan kapal untuk KKP telah cair, namun industri galangan kapal nasional belum juga menerima pesanan. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara revitalisasi galangan kapal yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono membantah tudingan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan 1.500 kapal ikan tersebut sebenarnya didanai melalui skema pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK).
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan. Supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
