Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menanggapi kebijakan Kementerian BUMN yang mengganti Direktur Utama beberapa BUMN Karya besar yakni PT Waskita Karya (WASKITA), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Hutama Karya (HK), PT Adhi Karya (ADHI), dan menyusul PT Wijaya Karya (WIKA).
Deddy mengatakan, dari semua yang diganti, dua di antaranya sudah melewati usia produktif yaitu Dirut Waskita Karya dan Hutama Karya. Kondisi keuangan kelima perusahaan itu umumnya cenderung baik, kecuali HK dan Waskita yang pendapatannya cenderung menurun dan memiliki beban utang mega proyek yang cukup besar.
Baca: Kerap Kritik Gubernur, Deddy Bantah Ikut Pilkada Kaltara
Menurut Deddy, isu pergantian para Dirut BUMN Karya itu sudah lama beredar sehingga tidak mengejutkan.
“Ya, saya sudah lama mendengar kabar itu”, jawab Deddy, dalam pernyataan tertulis, Jumat (5/6/2020).
Politikus PDI Perjuangan itu menduga pencopotan para Dirut BUMN Karya tersebut bukanlah akibat kinerja yang buruk, tetapi oleh sebab lain.
“Setahu saya bukan karena kinerja ya, sebab mereka yang diganti itu semuanya adalah ujung tombak pelaksanaan visi Presiden Jokowi di bidang percepatan pembangunan infrastruktur periode pertama kemarin,” ungkap Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara ini.
Deddy melanjutkan, tujuan penggantian itu kemungkinan penyegaran di tubuh perusahan plat merah.
“Memang ada yang karena usia seperti Pak Putra (Eks Dirut Waskita) dan Pak Bintang (Eks Dirut HK), kalau yang lain saya kira untuk penyegaran dan tour of duty,” ujar Deddy.
“Tapi mari kita lihat saja nanti seperti apa, saya yakin Pak Erick Thohir paham bagaimana menilai kemampuan dan potensi dari para Dirut yang diganti itu. Saya tidak melihat bahwa ada upaya pembersihan, pasti ada skenario yang dibuat Kementerian BUMN,” kata Deddy.
Dia pun mengatakan BUMN Karya itu sedang memasuki masa suram dan menghadapi tantangan berat. Pasalnya kondisi makro ekonomi sedang kurang baik, ditambah dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan terhadap korporasi sangat besar.
“Beban utang jangka panjang dan pendek, cost of fund investasi di masa lalu, minimnya proyek baru baik melalui APBN atau market adalah sedikit di antara masalah mendesak yang harus dihadapi para Dirut baru itu,” ungkap Deddy.
Karena itu, kata Deddy, para Dirut baru BUMN Karya tersebut harus segera memikirkan cara untuk melakukan restrukturisasi utang dan bisnisnya, melakukan negosiasi, dan mencari sumber pembiayaan baru.
“Saya melihat penggantian para Dirut itu terlalu terburu-buru. Tidak ada kebutuhan mendesak saat ini dan idealnya dilakukan tahun depan, sekarang tidak urgent,” ucap Deddy.
Baca: My Esti Kawal Penyaluran BST Kemensos di Sleman
“Harusnya ada masa transisi, minta para Dirut itu menyelesaikan berbagai masalah yang menumpuk sebelum digantikan. Ini agar para Dirut yang baru tidak kesulitan ketika mengambil posisi itu,” lanjutnya.
Deddy mengungkapkan, BUMN seperti WIKA dan PP itu revenue-nya dari APBN, masing-masing sekitar 16% dan 27% sedangkan sisanya adalah dari investasi dan market swasta maupun BUMN. Artinya, para Dirut baru itu harus punya kemampuan teknis keuangan yang andal, jaringan pembiayaan serta dukungan market yang kuat.
“Mari kita sama-sama lihat apakah mereka para Dirut yang baru itu bisa menjadi harapan bagi perbaikan BUMN itu atau justru menjadi bom waktu,” tutup Deddy.
