Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta pemerintah benar-benar mengoptimalkan kenaikan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga agar tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Deddy menyoroti rencana efisiensi Rp269 triliun yang batal dilakukan.
Menurutnya, keputusan tersebut dapat mengurangi keresahan publik dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
"Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernapas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti lonjakan anggaran ATR/BPN dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun.
Ia meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) benar-benar diperkuat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki banyak bidang tanah belum bersertifikat.
Ia juga menekankan perlunya kejelasan tindak lanjut program pertanahan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Untuk Kemendagri, yang anggarannya naik signifikan dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun, Deddy mengingatkan agar program pembinaan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dan desa tidak hanya bersifat seremonial atau formalitas semata.
"Tujuannya agar daerah dengan fiskal lemah bisa terdorong meningkatkan PAD," tegasnya.
Selain menyoroti penguatan Pemda, Deddy juga menekankan pentingnya peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Ia mendorong lembaga ini lebih aktif berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan wilayah perbatasan.
Menurutnya, kawasan perbatasan tak boleh lagi menjadi daerah yang tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, Deddy juga mengingatkan pemerintah terkait pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Aceh.
Ia meminta agar pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan alokasi dana tersebut demi menjaga stabilitas sosial dan politik di kedua wilayah strategis itu.
Dengan berbagai masukan tersebut, Deddy berharap kenaikan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
