Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kabupaten Malang akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhanan Gizi (SPPG)..
Pengawasan dilakukan secara detail, termasuk mengenai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sejauh ini, SPPG yang sudah berdiri di Kabupaten Malang sebanyak 66.
“Dari 66 titik ini rata-rata yang berprogres dikawal oleh TNI-Polri karena perintisnya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Ia menyampaikan, salah satu daerah di Jawa Timur yang paling banyak melayani Program MBG adalah Kabupaten Malang, nomor dua setelah Banyuwangi.
“Kami pastikan dari Komisi IV, pengawasan terhadap MBG ini kami lakukan secara detail di Kabupaten Malang,” kata Zulham.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, tersebut berharap kedepannya SPPG harus profesional dan memiliki SLHS. Menurutnya, di beberapa titik masih belum ada memiliki dan layanan di Kabupaten Malang belum maksimal.
“Kami berharap pelayanan sesuai SOP lebih baik daripada wilayah lain. Jangan sampai di Kabupaten malang terjadi keracunan seperti di beberapa daerah,” bebernya.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Zulham menambahkan, proyeksi SPPG di Kabupaten Malang minimal 200 titik dengan mempertimbangkan jumlah siswa dan lainnya. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini juga belum menyentuh seluruh sekolah di Kabupaten Malang.
“Ada tambahan lagi ibu-ibu hamil. Ini salah satu klasterisasi yang kami belum garap, karena data yang masuk ke kami baru sekolah dan itu belum semua,” imbuhnya.
Zulham berharap ada komunikasi intensif antara legislatif dengan lembaga vertikal, termasuk pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
“DPRD ini memang tidak pernah dilibatkan secara utuh, karena ini kan instansi vertikal. Tetapi dalam hal ini saya pastikan pengawasan akan kami lakukan. Minggu ini kami sidak di beberapa MBG,” jelasnya.
