Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, memberikan catatan tegas kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait penerapan skema koperasi dalam ekosistem ekonomi desa. Peringatan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Mendesa PDTT dan Menteri Transmigrasi di Jakarta.
Edi mengatakan ekosistem ekonomi di desa-desa selama ini sudah terbentuk secara alami melalui pelaku usaha lokal. Penerapan kebijakan yang memusatkan aktivitas ekonomi ke koperasi, menurutnya, berpotensi mematikan mata pencaharian warga yang sudah terlebih dahulu hidup dari sektor-sektor tersebut.
“Ekosistem ekonomi di kampung ini sudah ada. Agen gas ada, toko kelontong ada, pupuk ada, macam-macam. Kalau semua didesentralisasikan ke koperasi, ini bahaya juga, Pak. Artinya yang satu hidup, yang lainnya bisa mati,” tegas Edi, dikutip Rabu (19/11).
Dalam paparannya, Edi turut menceritakan pengalaman saat bermalam di Dusun Sikladi, Batang Asai, Kabupaten Sarolangun—salah satu dusun paling terpencil di Jambi. Ia berdialog langsung dengan tujuh kepala desa di wilayah itu dan mendapati keluhan serupa terkait rencana penguatan koperasi desa.
“Koperasi ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Mereka tidak bisa menolak, tapi kalau ikut pun akan menambah beban. Dana desa sudah sedikit, sekarang ditambah kewajiban ikut skema koperasi. Itu yang membuat mereka resah,” ujarnya.
Edi mengingatkan bahwa persoalan terbesar dalam pengelolaan koperasi adalah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data nasional, kata Edi, hanya sekitar 20 persen koperasi yang benar-benar berhasil.
“SDM kita harus diakui belum siap. Jangan sampai visi koperasi yang luar biasa bagus ini justru tidak sejalan dengan implementasinya. Dana yang digelontorkan untuk program ini tidak sedikit, bahkan ratusan triliun. Salah treatment bisa menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut disuarakan oleh banyak kepala desa, hanya saja tidak semuanya berani mengungkapkan secara terbuka.
“Sesungguhnya Kades-Kades ini hampir sama keluhannya, cuma tidak bisa ngomong saja. Kalau diskusi malam-malam, keluhannya itu-itu juga. Mereka takut nanti dana desa justru habis untuk menutupi kewajiban lain,” tambahnya.
Edi menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah berhati-hati dalam mendorong kebijakan koperasi desa. Menurutnya, semangat memperkuat ekonomi desa harus dibarengi dengan kajian mendalam agar tidak menjadi “menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru”.
