Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menyiapkan lahan seluas 3 hektar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk tempat pengolahan sampah dan pembibitan pohon.
Lahan tersebut awalnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan sekolah partai.
“PDI Perjuangan memiliki tanah 3 hektare yang sebelumnya direncanakan untuk Sekolah Partai, kini akan dialihkan menjadi Sekolah Lapang,” ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Embung Giwangan, Kota Yogyakarta, Senin (16/2).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Hasto menjelaskan, keputusan pengalihan fungsi lahan ini diambil setelah melihat kondisi berbagai wilayah di Indonesia yang masih berjibaku dalam mengolah sampah.
Menurutnya, lahan ini nantinya akan difungsikan sebagai sentra pengolahan pupuk organik dan pusat pembibitan.
“Lahan ini akan digunakan untuk nursery (pembibitan) dan pusat pengolahan sampah organik menjadi pupuk," imbuhnya.
Selain proyek di Bantul, Hasto juga menekankan pentingnya penataan ruang publik dan pengelolaan lingkungan kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Ia meminta adanya kedisiplinan dalam menata kota serta pembangunan taman-taman yang berfungsi sebagai ruang diskusi bagi anak muda.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyatakan bahwa arahan mengenai kepedulian lingkungan tersebut sudah diterimanya sejak awal dicalonkan oleh PDI Perjuangan.
Ia menyebut program penataan taman dan pembersihan sungai menjadi prioritas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami sudah dipesan oleh pak sekjen, programnya harus menata taman, bersih-bersih sungai dicanangkan sejak awal. Gayung bersambut juga pemerintah sekarang mengarahkan peduli lingkungan,” kata Hasto Wardoyo.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Fokus Penurunan Stunting dan Bedah Rumah
Selain masalah lingkungan, Hasto Wardoyo juga memaparkan capaian pemerintahannya dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting.
Ia mengklaim telah melakukan program bedah rumah sebanyak 182 unit hanya dalam waktu enam bulan menjabat pada tahun 2025 tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN.
Menurut Hasto Wardoyo, keberhasilan tersebut dicapai melalui skema gotong royong.
Sementara untuk penanganan stunting, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan dukungan anggaran dari DPRD Provinsi DIY sebesar Rp 100.000.000 per kampung atau kelurahan.
