Jayapura, Gesuri.id - Wakil Ketua DPR Papua, Edoardus Kaize, SS mengingatkan pemekaran itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Meskipun, ia mengakui dari pemekaran tersebut memang akan menimbulkan dampak baik dan buruk.
Baca: 8 Warga Sipil Dibunuh KKB, Perpres Pelibatan TNI Mendesak!
Diketahui, wacana terkait pemekaran sejumlah wilayah di Provinsi Papua selalu menjadi topik menarik yang terus bergulir di berbagai kalangan.
Menurut Kaize, dampak baik dari pemekaran adalah memperpendek rentang kendali Pemerintahan dan menghindari munculnya persepsi mengapa di daerah itu dimekarkan sedangkan di daerah lainnya tidak.
“Papua yang disebut tanah damai ini mesti benar-benar damai. Kalau ada pro kontra pemekaran itu silahkan saja. Tapi pemekaran inikan usulan Pemerintah. Setelah pemerintah melihat semua itu,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.
Bagi Kaize, pemekaran menjadi salah satu solusi yang baik.
“Akan tetapi sekarang ini untuk kita sendiri adalah bagaimana menyiapkan dan serius menerima pemekaran itu atau tidak. Karena kalau kita bilang SDM kita tidak siap, lalu pemekaran untuk siapa? Ya untuk kita. Kalau kita selalu bilang tidak siap, lalu kapan siapnya? Jadi sebenarnya kita sudah harus mulai menyadari hal-hal seperti ini,” cetusnya.
Kaize menekankan bahwa bukan waktunya untuk terus menyalahkan orang lain tetapi sebaliknya yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri. Karena mau tidak mau, cepat atau lambat pasti terjadi ke depannya. Bahkan bisa saja dikemudian hari akan terjadi lagi pemekaran.
Baca: Anies Banding ke PTUN? Niat Ingin Bersihkan Nama !
“Kalau memamg Papua Selatan dimekarkan, ya sudah Papua lain tunggu dulu. Papua Selatan ini dideklarasikan sejak 2007. Berbagai jalur ditempuh dan mulai ada titik terangnya,” sambungnya.
Selain itu kata Kaize, saat berbagai wilayah di Papua bergejolak beberapa waktu lalu, hanya wilayah selatan yang aman.
”Ini kita bukan mau bilang apa-apa, tapi kemarin aman-aman saja ya,” pungkasnya. Dilansir dari korericom.
