Yogyakarta, Gesuri.id – Arus fiskal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan hebat pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas berbagai pos anggaran, mulai dari Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, hingga Dana Keistimewaan (Danais), memaksa Pemda dan DPRD DIY memutar otak demi menjaga kesejahteraan warga.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan keprihatinannya atas koreksi tajam anggaran dari pusat. Proyeksi awal Danais DIY tahun 2026 yang sedianya sebesar Rp1,58 triliun, dipangkas oleh Kementerian Keuangan menjadi hanya Rp1 triliun. Kondisi ini diperparah dengan Dana Desa yang anjlok rata-rata hingga 74 persen.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Meski kondisi keuangan daerah sedang "tercekik", Eko Suwanto memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DIY dan jajaran eksekutif yang tetap berkomitmen menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) langsung ke level pemerintahan terbawah (Kalurahan dan Kelurahan).
"Kita harus jujur bahwa provinsi ini sedang 'megap-megap' karena dananya dipangkas pusat, sementara mencari sumber pendapatan lain tidaklah mudah. Namun, kami mengapresiasi Pemda yang tetap mengalokasikan 31,2 persen dari total Danais untuk BKK bagi kabupaten, kota, dan kalurahan," tegas Eko dalam forum Ngobrol Parlemen bertajuk Optimalisasi BKK Danais untuk Kesejahteraan Masyarakat, Senin (4/5).
Politisi PDI Perjuangan ini merinci bahwa BKK Reformasi Kalurahan justru mengalami kenaikan meski di tengah penghematan. Jika pada 2025 setiap kalurahan menerima Rp100 juta, pada 2026 angka tersebut naik menjadi Rp120 juta.
"Target kami di DPRD, pada 2027 alokasi ini bisa menyentuh Rp300 juta per kalurahan," tambahnya optimis.
Keberhasilan Penanganan Stunting Jadi Bukti
Eko Suwanto mencontohkan keberhasilan nyata penggunaan BKK Danais dalam menekan angka stunting (tengkes) di Kota Yogyakarta. Melalui intervensi anggaran sebesar Rp4,5 miliar pada 2025, angka tengkes di wilayah tersebut terjun bebas dari 14,6 persen menjadi 8,4 persen.
Kuncinya, menurut Eko, terletak pada transparansi lewat model Swakelola Tipe 4. Model ini memungkinkan dana dikelola langsung secara partisipatif oleh elemen masyarakat di tingkat bawah.
"Ini adalah best practice. Dana dikelola kelurahan, melibatkan PKK, bidan, hingga Tim Pendamping Keluarga. Karena dikerjakan bersama dan diawasi langsung oleh warga, potensi korupsi menjadi sangat kecil. Alhamdulillah, tahun 2025 tercatat nol kasus korupsi maupun insiden keracunan pangan dalam program ini," jelas pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
Menghadapi keterbatasan dana yang masih berlanjut, Eko Suwanto dengan tegas meminta agar orientasi belanja APBD maupun Danais dikembalikan pada kebutuhan dasar rakyat. Ia mendesak pemerintah untuk menunda proyek fisik yang tidak mendesak.
"Ke depan, Danais harus diprioritaskan untuk membereskan urusan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan. Urusan beli hotel atau belanja fisik lainnya disetop dulu," tegas Eko.
Sebagai solusi atas defisit anggaran, Eko mendorong penguatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang potensinya mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Namun, di saat yang sama, ia tetap menuntut keadilan fiskal dari pemerintah pusat.
"Kita tetap meminta pemerintah pusat untuk segera mengembalikan besaran Danais sesuai kebutuhan riil DIY," pungkasnya.
