Yogyakarta, Gesuri.id - Di momen Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto secara khusus mengingatkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta terus fokus pada lima program prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kota, Yogyakarta" kata Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Selasa (7/10).
Eko Suwanto mengapresiasi, adanya perkembangan perbaikan dalam pemerataan pendapatan dan kualitas hidup warga Kota Yogyakarta.
Indeks Gini yang mengukur tingkat ketimpangan membaik dengan penurunan 0,014, yakni dari 0,449 pada tahun 2024 menjadi 0,435 pada tahun 2025.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,43 poin, bergerak dari angka 89,10 pada tahun 2024 menjadi 89,53 pada tahun 2025.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, Eko Suwanto mendorong alokasi anggaran daerah difokuskan pada lima prioritas utama seperti yang terangkum dalam dokumen KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027.
Eko Suwanto melihat, dalam buku KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, terdapat lima program prioritas.
Pertama perlindungan sosial, kedua peningkatan akses pendidikan, ketiga jaminan layanan kesehatan, serta keempat perbaikan infrastruktur dan permukiman di kawasan kumuh maupun sentra-sentra kemiskinan, dan kelima peningkatan pendapatan bagi masyarakat.
"Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot daei sisi anggarannya. Dicatatan saya di KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, dari rencana Belanja Daerah Rp1.973.860.558.964, porsi tertingginya pada Belanja Barang & Jasa Rp939.787.722.237 dan Belanja Pegawai Rp749.878.666.684. Kita dorong Pemkot Jogja kerja lebih keras lagi wujudkan Pro Poor Budgetting", ujar Ketua Komisi A DPRD DIY.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto, Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa tersebut jauh di atas Belanja Modal Rp153.094.812.816 atau Belanja Bantuan Sosial hanya Rp17.464.150.000.
“Kita dukung Pemkot rumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai 5 prioritas yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta, " kata Eko Suwanto
Alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini menegaskan pentingnya terobosan dalam membiayai pembangunan tanpa membebani warga.
"Pendapatan daerah harus dioptimalkan secara kreatif tanpa menambah beban rakyat, salah satunya dengan tidak menaikkan PBB dan PKB. Pemkot harus lebih aktif menggali potensi dana pembangunan melalui akses APBN, APBD DIY, CSR hingga optimasi aset daerah," kata Eko Suwanto
Eko Suwanto berpesan kepada jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah dijalankan penuh semangat dengan gotong royong dan kebijakan berpihak pada rakyat, berbagai tantangan ekonomi dapat diatasi.
"Dengan kerja keras bersama dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kita optimis Kota Yogyakarta semakin maju, sejahtera, dan membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya," kata Eko Suwanto.
Ada beberapa pencapaian penting dalam konteks makro ekonomi daerah yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Yogyakarta, terkait dinamika laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta.
Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi kota pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,05 persen, namun mengalami penurunan 0,1 persen menjadi 4,95 persen pada tahun 2025.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY yang sebesar 5,49 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
Di sisi lain, laju inflasi daerah menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi secara matang.
Inflasi Kota Yogyakarta yang berada di angka 1,73 persen pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen hingga mencapai 3,33 persen pada tahun 2025.
Kondisi ini menuntut langkah-langkah konkret dan taktis agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
"Masih ada PR. Ini harus diselesaikan dengan kerja lebih keras lagi. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 5,8 persen (12.551 orang dari total 216.229 angkatan kerja) pada tahun 2024 menjadi 5,72 persen (12.473 orang dari 218.161 angkatan kerja) pada tahun 2025. Sementara itu, angka kemiskinan juga turun dari 6,26 persen pada tahun 2024 menjadi 6,14 persen atau menyisakan sekitar 28,58 ribu jiwa pada tahun 2025", pungkas Eko Suwanto usai hadiri FGD Kehumasan di DPRD DIY.
