Ende, Gesuri.id - Komisi V DPRD NTT terus berupaya agar seluruh sekolah yang sudah dikeluarkan izin operasionalnya dan masih dalam kondisi darurat, segera menjadi perhatian utama prioritas pembangunan.
Baca: Rio: Sosok Sekda DKI Harus Trengginas, Cerdas, Gesit
Komisi V DPRD NTT terus melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang masih darurat, dan memperjuangkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur pendidikan.
Kepada RRI Anggota Komisi V DPRD NTT Emanuel Kolfidus mengatakan sebagai bentuk keseriusan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
"Tapi masih banyak yang belum bisa diatasi oleh APBD provinsi, karena itu kita selalu mendorong pemerintah provinsi melalui dinas kebudayaan dan pendidikan memperjuangkan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN dan DAK pendidikan untuk prioritas," jelas Eman.
Lebih lanjut, Emanuel Kofildus mengemukakan selama ini segala pembangunan di sektor pendidikan bertumpu juga pada Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membangun fasilitas sekolah. Di sisi lain, banyak sekolah juga belum memenuhi persyaratan untuk mendapat alokasi anggaran dari pemerintah seperti dana DAK fisik.
Dia meminta perhatian serius dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar sekolah darurat menjadi prioritas.
"Ini suatu keadaan yang memprihatinkan, ditengah keinginan masyarakat untuk mengakses pendidikan secara memadai dan juga pemerintah mengeluarkan izin untuk pendirian sekolah baru belum diikuti dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai," jelas Eman.
Baca: Puan Tekankan Partisipasi Perempuan bagi Negara-Negara Islam
Eman menegaskan dari hasil kunjungan Komisi V DPRD NTT ditemukan masih banyak sekolah baru dengan kondisi darurat.
Dia juga meminta agar dinas terkait segera melakukan pemetaan situasi infrastruktur sekolah, sehingga pengarahan anggaran bisa lebih tepat sasaran.
Kontributor: Yogen Sogen.
