Ikuti Kami

Emanuel: Infrastruktur Pendidikan NTT Belum Memadai

Para guru honorer di NTT umumnya dan Kabupaten Sikka khususnya masih mengeluh soal kecilnya honor yang mereka terima setiap bulannya.

Emanuel: Infrastruktur Pendidikan NTT Belum Memadai
Emanuel Kolfidus, Anggota DPRD Provinsi NTT saat menyapa seorang murid TK di NTT beberapa waktu lalu. (sumber: istimewa/kumparan.com)

Maumere, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi NTT, Emanuel Kolfidus mengatakan meski kesadaran masyarakat NTT khususnya Kabupaten Sikka terhadap pendidikan sudah mengalami peningkatan, namun tidak dibarengi dengan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Selain itu, lanjutnya, masih terdengar keluhan para guru honorer soal kesejahteraan mereka.

Baca: Hubungan Luhut Binsar Dengan PT Mayora Harus Dicek Cermat

Menurutnya, para guru honorer di NTT umumnya dan Kabupaten Sikka khususnya masih mengeluh soal kecilnya honor yang mereka terima setiap bulannya.

"Kondisi itu membuat mereka kesulitan menghidupi keluarga mereka. Maka, sebagai dari mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan," ujarnya, Senin (2/5).

Infrastruktur pendidikan, kata Emanuel, juga masih menjadi sorotan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok.

Pada momentum peringatan Hari Pendidikan tahun 2022 ini, Emanuel Kolfidus menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional.

"Salam penghormatan dan penghargaan yang tinggi untuk para pendidik yang bekerja luar biasa demi kemajuan Sumber Daya Manusia (SDA) walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetapi tetap bekerja keras untuk mendidik anak bangsa, itu luar biasa," ucap Politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Sikka ini.

Emanuel Kolfidus mengakui bahwa pendidikan di NTT umumnya dan Kabupaten Sikka khususnya masih harus diperhatikan secara serius.

Menurut dia, dua hal yang harus menjadi perhatian semua pihak yaitu soal infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan para guru honorer.

"Ini harus menjadi perhatian semua pihak karena pendidikan merupakan pondasi sebuah bangsa, saya pikir dengan amanat UUD untuk anggaran pendidikan 20 persen dari APBN maupun APBD, mestilah keadaan jauh lebih baik untuk infrastruktur maupun kesejahteraan para guru honorer," kata Eman Kolfidus.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap dunia pendidikan bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Eman menjelaskan hal itu karena selain peran negara untuk mendirikan sekolah-sekolah, ada pula peran serta masyarakat yang mendirikan lembaga pendidikan.

"Harus ada kolaborasi antara pendiri lembaga pendidikan, penyelenggara negara dan mereka juga dituntut tanggung jawab karena mendirikan lembaga pendidikan itu idealnya harus mampu, termasuk harus mampu menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai juga mampu mensejahterakan para guru yang direkrut, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri," ujar dia.

Baca Anies Baswedan Bolos Paripurna DPRD, Gubernur Rasa Dinsos

Kolaborasi itu, sambung Emanuel Kolfidus, agar tidak terjadi ketimpangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

Ditanya soal kesadaran masyarakat NTT umumnya dan Kabupaten Sikka khususnya akan pentingnya pendidikan, Emanuel mengatakan jika dilihat dari data angka putus sekolah yang semakin menurun maka angka partisipasi sekolah yang terus meningkat. Itu artinya ada kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

"Bagi masyarakat NTT dan Kabupaten Sikka khususnya, pendidikan itu sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga, walaupun keluarga itu mungkin dengan tingkat ekonomi yang rendah tapi semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan yang tinggi itu sangat luar biasa," ujarnya.

Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sikka untuk tidak melupakan lembaga-lembaga pendidikan swasta Katolik yang dikenal dengan sebutan lembaga-lembaga pendidikan misi yang menjadi peletak dasar pendidikan di Kabupaten Sikka khususnya dan NTT umumnya.

Quote