Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi utama ekonomi nasional, menyusul kasus pidana yang menimpa pemilik Toko Mama Khas Banjar.
Menurut dia, negara perlu hadir untuk membina dan melindungi pelaku usaha kecil agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai regulasi yang berlaku.
"UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional sekaligus sumber mata pencaharian bagi jutaan rakyat. Penting bagi negara untuk hadir secara adil dan bijaksana dalam menangani persoalan UMKM," kata Evita di Jakarta, Senin.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Evita mengatakan penegakan hukum terhadap UMKM perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas.
Menurut dia, selama ini sudah ada nota kesepahaman antara berbagai pihak untuk mendahulukan pendekatan pembinaan, termasuk dalam hal perizinan, seperti label, izin edar, maupun sertifikasi produk, dibandingkan mengutamakan penindakan jika ada masalah hukum terhadap UMKM.
"Penegakan hukum tetap harus dilakukan, namun dengan pendekatan yang mengedepankan restorative justice dan proporsionalitas," kata dia.
Kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar, yakni pemiliknya dipidanakan akibat tidak mencantumkan label produk dan tanggal kedaluwarsa. Penindakan itu berdampak pada hancurnya bisnis UMKM dan kesulitan yang dihadapi keluarga pemilik usaha ini.
Dia mengatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif bukan berarti meremehkan urusan label produk dan tanggal expired.
Menurut dia, tidak semua pelaku UMKM memahami regulasi dan seringkali melakukan kesalahan administratif, sehingga masih memerlukan bimbingan.
"Kalau langsung diproses hukum itu sungguh tidak adil bagi UMKM. Saya khawatir jika tidak ditangani dengan baik, kasus ini berpotensi menciptakan preseden buruk," katanya.
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
"Jangan sampai kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar justru mengganggu psikologi pengusaha kecil untuk memulai usaha, sebab sudah takut-takuti dengan sanksi dipenjara," imbuh Evita.
Dia meminta semua pihak berkewajiban menjaga keberlangsungan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional, serta memastikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam mengeluarkan izin atau sertifikat harus proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi bagi UMKM.
