Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI menyoroti, penilaian pihak UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatra Utara. UNESCO, kata Komisi VII DPR, menilai kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.
"UNESCO juga menilai pengelola Geopark Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional UNESCO. Karenanya, seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/5).
Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dunia pariwisata Indonesia di mata dunia harus terus dijaga hingga ditingkatkan kualitasnya. "Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” ucap Evita.
Tidak hanya itu, Evita mengungkapkan, UNESCO juga menilai pengelolaan tidak baik dari pemangku kepentingan di wilayah pengelola kawasan. Lantaran, minim dan rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba.
"Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi. Termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ ujar Evita.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Oleh sebab itu, Evita menekankan, penting segera membenahi seluruh catatan UNESCO terkait Geopark Kaldera Toba.
"Jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak UNESCO akan mencabut status UNESCO Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba," kata Evita.
