Jakarta, Gesuri.id – Di Papua, Aceh, dan pelosok negeri lain, kekayaan alam mengalir deras ke pusat, tapi kemiskinan tetap menjadi tetangga terdekat rakyat.
Ironi ketimpangan sosial ini menjadi sorotan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Hasto mengingatkan kembali bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukanlah izin bagi negara untuk sekadar menguasai sumber daya secara mutlak, melainkan sebuah amanat konstitusi agar rakyat menjadi "penerima manfaat tertinggi."
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara. Bukan dikuasai negara, titik," tegas Hasto mengutip pidato Bung Karno.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Bagi PDI Perjuangan, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi cermin besar bagi pengambil kebijakan tentang mengapa rakyat paling bawah justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dari kemakmuran tanah airnya sendiri.
Hasto menjabarkan secara mendalam makna filosofis Pasal 33 yang kerap disalahartikan. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara harus diletakkan pada satu tujuan mutlak: kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
"Jangan seperti yang terjadi di Papua, Aceh, dan bagian dari provinsi Indonesia lainnya," tegas Hasto.
Ia menekankan, negara tidak boleh hanya mengeksploitasi hasil bumi daerah demi kepentingan segelintir elite di pusat, sementara membiarkan masyarakat lokal hidup dalam kesulitan ekonomi.
Hasto juga menegaskan bahwa upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan yang kering akan makna. Momentum ini harus diiringi dengan otokritik dan pertanyaan reflektif tentang kondisi riil keadilan sosial hari ini.
"Peringatan hari lahir Pancasila harus disertai dengan kontemplasi, disertai pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita," kata politisi asal Yogyakarta tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa kini bergeser menjadi sentralistik, yang meminggirkan kehendak kolektif dan kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Lebih jauh, Hasto mengingatkan akar filosofis Pancasila yang lahir dari penderitaan rakyat kecil. "Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan," ujarnya
Hasto menambahkan bahwa rakyat Marhaen—petani, nelayan, buruh, saudagar kecil, pelaku UMKM—harus menjadi pusat dari setiap kebijakan ekonomi.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmennya Untuk Berantas KKN
Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader partai bergerak menjadi "banteng-banteng sejati" yang konsisten berdiri di garis depan membela hak-hak rakyat tertindas di seluruh pelosok tanah air.
“Karena itulah pesan Ibu Mega, jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia kita,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih dengan lagu Indonesia Raya. Para peserta khidmat memberi penghormatan.
Tokoh DPP PDIP yang hadir langsung antara lain: Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yuke Yurike. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengikuti upacara secara daring.
