Mimika, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika menyoroti rendahnya realisasi APBD 2025 serta meminta agar program-program dalam APBD 2026 lebih berpihak pada masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjjuangan pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III terkait pembahasan Ranperda APBD Mimika Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025).
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika Simson Gwijangge menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian nota keuangan APBD 2026 oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, serta kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami mengapresiasi penyusunan KUPA/PPAS APBD 2026 yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintah daerah, terutama terkait realisasi APBD 2025 yang baru mencapai 45 persen.
“Ini angka yang sangat rendah. Kami meminta OPD teknis bekerja lebih cepat dan efektif karena tahun anggaran tersisa satu bulan lebih,” tegas Simson.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta seluruh OPD segera menuntaskan penyusunan RKA-OPD sebagai dasar pembahasan RAPBD 2026, serta menekankan pentingnya percepatan pembahasan APBD induk sesuai amanat Permendagri Nomor 15/2023 dan 84/2022.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 10 catatan kritis yang harus menjadi perhatian pemda, mulai dari keberpihakan program APBD kepada masyarakat adat, penyelesaian tapal batas Kapiraya, perlindungan pangan lokal bagi mama-mama Papua, hingga penertiban pasar dan peningkatan fasilitas kesehatan serta pendidikan di wilayah pedalaman.
