Pesisir Barat, Gesuri.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat melalui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan kepala daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, A. Zulkipli Rohman, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dan dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta camat, Selasa (7/10/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan menekankan pentingnya revitalisasi fungsi kelembagaan pemerintah yang mampu melahirkan kebijakan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
“Ranperda ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga upaya memperkuat efektivitas birokrasi agar pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Pemerintah daerah harus siap menghadapi tantangan di berbagai sektor, dari ekonomi hingga lingkungan,” tegas Zulkipli.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian serius terhadap Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan dampak kerawanan pasca bencana maupun kemiskinan kronis.
“Perda ini mempertegas peran daerah dalam menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar wilayah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau terdampak bencana,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam pembahasan Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan fasilitas publik.
“PSU yang diserahkan ke pemerintah daerah harus dikelola dan dipelihara secara profesional demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Zulkipli.
Adapun terkait Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Fraksi PDI Perjuangan menilai arsip merupakan komponen fundamental bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan arsip yang baik menjadi landasan penting bagi pelayanan publik yang berkualitas serta pelindungan hak-hak rakyat,” tambahnya.
