Bandung, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (13/11).
Dalam penyampaian pandangan umum yang dibacakan Bayu Satya Prawira, Fraksi PDI Perjuangan menekankan efisiensi belanja dan fokus pada pogram prioritas
Menurut Bayu, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah provinsi perlu memastikan agar setiap Rupiah dalam APBD 2026 digunakan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Menanggapi penyampaian nota keuangan yang telah disampaikan gubernur, banyak tantangan yang dihadapi dan perlu solusi untuk implementasi semua program prioritas pemerintah tahun 2026," kata anggota Komisi II DPRD Jabar ini.
Menurut Bayu, pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5,20 persen memang memberi dampak positif, namun juga menyisakan masalah serius, yakni melemahnya lapangan kerja dan masih maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pertumbuhan itu juga berdampak negatif seperti melemahnya penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, dan terjadinya PHK di sektor tertentu seperti tekstil," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang) ini.
Bayu menegaskan, agar kebijakan umum APBD meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Belanja operasi masih dipandang tinggi untuk keperluan penunjang. Struktur anggaran di beberapa OPD lebih besar pada kegiatan rutin dibandingkan program. Artinya, belanja pegawai lebih besar dari belanja kegiatan," tandasnya.
Dalam rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Jabar tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2026 dengan nilai total sebesar Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun.
Rencana penerimaan pembiayaan daerah juga tercatat sebesar Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp666,81 miliar.
