Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan akan mengkaji kembali kebijakan pemerintah yang kurang sejalan dengan program partai berlambang banteng. Salah satunya program pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, partainya melalui kader yang menjadi kepala daerah tidak mau asal menyetujui program Koperasi Merah Putih.
"Ada (program pemerintah dan PDIP) yang sama, kita bareng. Kalau kemudian belum, kita exercise," kata Ganjar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
Dia mengatakan, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyinggung prihal program Koperasi Merah Putih saat pembekalan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu mencontohkan, apabila Koperasi Merah Putih masih dalam pembahasan, maka kepala daerah dari PDI Perjuangan harus menyiapkan berbagai kajiannya.
"Kita langsung siap bagaimana BumDes, bagaimana pengalaman KUD, bagaimana KUT, nantinya koperasinya akan bergerak dalam bidang apa, risiko-risikonya yang ada apa," kata Ganjar.
Hal ini dimaksudkan agar kepala daerah dari PDIP seudah memiliki konsep terkait Koperasi Merah Putih yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah ini termasuk bagian dari fungsi kontrol dan keseimbangan dari partai politik terhadap pemerintah pusat.
"Kita sudah ada konsepnya. Sehingga, sebagai partner pun kita akan bisa menyandingkan. Sehingga ketika nanti harus ada check and balance, kita akan memberikan," kata Ganjar.
"Jadi tidak asal setuju, tapi juga tidak asal tolak," sambungnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dimulainya program Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Program tersebut diklaim mampu mendongkrak perekonomian, khususnya di desa-desa. Modal awal untuk setiap Koperasi Merah Putih sebesar Rp3 miliar dari dana pinjaman, bukan hibah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata laksana pembentukan Koperasi Merah Putih.
