Jakarta, Gesuri.id - Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut rasio pajak Indonesia di pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih rendah.
"Tax ratio kita masih terlalu lemah dan penting (bagi) presiden untuk punya dashboard khusus dari pendapatan negara," ujar Ganjar usai acara US-Indonesia Investment Summit 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10).
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Adapun pada 2022 rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,4 persen atau di bawah rata-rata di dunia yang sebesar 13,5 persen. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional ASEAN, Indonesia juga tertinggal.
Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebutkan kunci dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak adalah dengan memberikan kepastian penegakan hukum kepada pengusaha. "Bicara pendapatan negara, maka kita bicara tentang pajak. Kuncinya adalah penegakan hukum."
Selain itu, pemerintah juga perlu mempermudah pembayaran pajak dan membuat orang merasa nyaman saat membayar pajak. "Kalau kita bicara income dari pajak, kita harus mempermudah dan tidak boleh menakutkan untuk (wajib) pajak," ujar Ganjar.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Pasalnya, menurut dia, saat ini masih ada warga negara Indonesia yang ketakutan membayar pajak. "Orang mau bayar pajak kadang-kadang sulit atau takut, ini sesuatu yang menurut saya hari ini mesti menjadi perhatian bersama," ucap Ganjar.
Ganjar juga menyoroti perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah karena berdampak signifikan terhadap setoran pajaknya ke negara. "Tentu masih banyak potensi pendapatan kita umpama dari state own bisnis kita ya, dari BUMN. Kemudian yang ilegal-ilegal itu dilegalkan, dalam arti ditertibkan," katanya.
Ia pun mengatakan peningkatan nilai anti korupsi dan juga peningkatan integritas harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha maupun investor. "Kalau itu kita lakukan, rasanya bisa," kata Ganjar.
