Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyatakan partainya hingga kini masih melakukan kajian mendalam terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan tersebut disampaikan Giri sebagai respons atas usulan Partai Golkar yang mendorong pilkada tidak langsung.
"PDI Perjuangan sampai hari ini masih mengkaji pilihan-pilihan yang terbaik bagi demokrasi di negeri ini," kata Giri, Senin (22/12).
Menurutnya, setiap perubahan terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan keterlibatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah.
"Harapan kami, apa pun pilihan metode demokrasinya, keterlibatan publik tetap dikedepankan, agar kepala daerah akan senantiasa bekerja untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya," ujarnya.
Giri juga menilai bahwa pilkada bukan sekadar proses elektoral, tetapi merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, menurutnya, setiap opsi sistem yang diusulkan perlu dikaji secara komprehensif, termasuk dari aspek konstitusional, politik, dan sosial.
Wacana pilkada melalui DPRD mencuat setelah Partai Golkar secara resmi mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025. Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi politik partai berlambang pohon beringin itu dalam menyikapi dinamika demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia.
"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).
Selain mengusulkan pilkada tidak langsung melalui DPRD, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen antarpai politik. Gagasan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menciptakan kesinambungan kebijakan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai
bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil.
Usulan Golkar tersebut memantik respons beragam dari sejumlah partai politik dan pengamat. Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan masih berada pada tahap kajian dan belum mengambil sikap final. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menekankan bahwa keputusan partainya nantinya akan berpijak pada kepentingan demokrasi dan rakyat secara luas.
