Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino harap Djaka Budi yang pernah berlatar belakang TNI bisa menjaga pendapatan negara di bidang bea-cukai hingga memberantas mafia.
Harris Turino awalnya menjelaskan terkait penunjukan Djaka Budi sebagai Dirjen Bea-Cukai. Ia menyebut tidak ada yang dilanggar oleh pemerintah terkait penunjukan tersebut.
"Jadi kalau saya lihatnya begini, kalau kita lihat di UU TNI yang baru UU tahun 2025 Pasal 47 ayat 2 jelas jelas mengatakan bahwa prajurit TNI aktif diizinkan untuk menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri, kan seperti itu. Nah kalau menurut informasi dari sana, kan Pak DBU sudah mundur nih, sudah mengajukan pengunduran diri tanggal 2 Mei dan disetujui tanggal 6 Mei, sehingga tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang terkait pengangkatan Pak DBU ini. Titik pijaknya itu," kata Harris, Selasa (27/5).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Harris lantas menjelaskan terkait APBN Indonesia sebesar Rp 3.621 T. Ia mengungkap 70 persen dari total APBN tersebut berasal dari pendapatan pajak Rp 2.200 T, bea dan cukai Rp 300 T, PNBP Rp 500 T, dan adanya defisit Rp 600 T.
"Sehingga itu nggak boleh gagal, karena defisit Rp 600 T jangan sampai tambah bengkak tambah bengkak, sehingga penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai ini harus benar-benar dijaga, gitu ya.
Kemudian, Harris menjelaskan pendapatan bea-cukai Rp 300 T juga penting untuk dijaga. Menurutnya, belakangan ini pendapatan dari bea-cukai, khususnya dari cukai rokok, tidak sesuai target di 2024, yakni baru sekitar Rp 73,2 T dari Rp 226 T.
Atas alasan itulah, Harris melihat perlunya sosok yang tangguh dalam bidang bea dan cukai. Ia pun menilai Djaka Budi patut diberi kesempatan.
"Gimanapun juga Dirjen Bea dan Cukai ini mitra dari Komisi XI DPR, kalau kita tanya dan kita baca teman-teman Gerindra statement-nya clear ini sudah sesuai dengan sistem meritokrasi dan seterusnya, ya kan? Nah kita jadi ini satu hal menarik bahwa ya sudah ditunjuk maka diberi kesempatan, kalau menurut saya, ya kan?" jelasnya.
Ia pun menyimpan 3 harapan kepada Djaka Budi Utama. Salah satunya, mencegah kebocoran kepabeanan hingga membasmi rokok ilegal.
"PR-nya, harapannya dengan Pak Djaka Budi Utama ini sebagai mantan prajurit, sebagai mantan Sestama BIN ini kan punya jaringan yang cukup bagus nih, sehingga harapannya kalau jaringannya bagus, harapannya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama rokok ilegal bisa dibasmi, atau paling tidak dikurangi secara sangat signifikan, ini yang sebabkan penerimaan cukai berkurang, ya," tegasnya.
"Harapannya dengan kemampuan dan jaringan yang dimiliki Pak Djaka harapannya mampu ini. Kedua tentu kita tahu kalau bicara soal bea masuk ya, ini urusannya dengan kebocoran di kepabeanan, nah tentu dengan jaringan yang beliau, pengalaman yang beliau punya, harapannya mampulah untuk mencegah terjadinya kebocoran ini. Impor-impor yang tidak bayar pajak ya, itu bisa diatasi, apa lagi dengan urusannya tarif dagang, Indonesia akan jadi tempat nge-dump barang-barang nggak laku di Amerika, termasuk legal atau ilegal, harapannya Pak Dirjen mampu selesaikan ini," lanjut dia.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
Kemudian, dia juga berharap Djaka Budi bisa menangani persoalan narkoba di Indonesia. Selain itu, lanjut dia, bisa memberantas mafia-mafia di bidang bea-cukai.
"Tentu kita tahu bahwa narkoba Indonesia jadi pasar yang cukup besar, nah penunjukan beliau harapannya mampu menangani, kalau pandangan saya ya daripada kita suuzan wah ini nggak bisa mantan serdadu segala macam, toh sudah ditentukan, ya kita kasih kesempatan lah untuk jalankan tugas, sehingga ya harusnya hasilnya ya bagus, karena harus hati-hati bahwa bea dan cukai Rp 300 T ini 8,3% dari APBN, ini tidak boleh gagal, ini jadi PR beliau, saya lihatnya begitu," tutur dia.
"Iya kalau memang (ada mafia), kita nggak menutup mata bahwa semua masuk secara legal, harapannya dengan latar belakang beliau harusnya beliau mampu begitu, selama ini Dirjen sebelumnya sudah berusaha maksimal mencegah hal itu, tapi kita akui negara kepulauan nggak gampang," sambungnya.
