Semarang, Gesuri.id - PDI Perjuangan mewajibkan seluruh anggota DPRD tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mencegah dirinya sendiri dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri.
Hal itu merupakan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan oleh Sekjen Hasto Kristiyanto di hadapan lebih dari seribu orang anggota DPRD partai itu dari sejumlah di Indonesia seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah di di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
Baca: Integritas Individu Menjadi Penentu Utama Perilaku Koruptif
"Kita ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Siap?" tanya Hasto.
"Siap," jawab seluruh peserta acara secara serempak dan tegas.
Dilanjutkan Hasto, DPP PDI Perjuangan selalu mengirimkan surat edaran kepada kader untuk tak pernah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Sebab negara sekalipun sebenarnya sudah memberikan pendapatan bersih sah alias take home pay yang sudah sangat cukup untuk para anggota dewan.
"Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi takkan mendapat tempat, dipecat seketika," tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa para anggota dewan dari partai itu harus menghadirkan wajah partai yang sebenarnya dengan hidup sederhana. "Jadi bukan hidup bermewah-mewah. Hiduplah sederhana," katanya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader partai yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Maka legislator asal PDI Perjuangan harus menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya.
PDI Perjuangan akan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Di situ, kata Hasto, para pimpinan dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan palu kepemimpinan benar-benar demi kesejahteraan rakyat. "Kita harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan," kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa partai ingin semua anggota dewannya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sebab tak ada negara yang maju tanpa penguasaan terhadap iptek.
Di sisi lain, setiap anggota dewan dari PDI Perjuangan juga wajib memahami dan memiliki pandangan luas soal kondisi geopolitik. Hasto lalu menjelaskan panjang soal ketegangan di Timur Tengah saat ini yang tak lepas dari intervensi kepentingan negara asing. Dan di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan percobaan-percobaan sejenis. Semisal dalam kasus-kasus intoleransi yang merupakan akar dari radikalisme.
"Maka sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, seluruh kader kita wajib memahami geopolitik itu. Setidaknya untuk mencegah jangan sampai kepentingan asing memainkan politik di dalam negeri. Anda harus pahami bahayanya intervensi asing dalam politik sebuah bangsa," ujar Hasto.
"Mari bersama-sama melihat tantangan ideologi kita untuk mencegah bahayanya gerakan manipulator agama itu," tukasnya lagi.
Baca: Partai tak Kenal Kompromi kepada Kader Terjerat Korupsi
Hasto juga mengingatkan para anggota dewan agar mengembangkan kemampuan komunikasi politik yang baik demi akuntabilitas politik yang baik. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami dengan baik seluruh kebijakan politik partai.
Kegiatan itu dilaksanakan atas kerja sama PDI Perjuangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tajuknya adalah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Propinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai perwakilan Kemendagri, hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Kemendagri, Andi Bataralifu.
