Jakarta, Gesuri.id - Sejak awal PDI Perjuangan selalu mengingatkan kepada semua kadernya supaya tidak terlibat korupsi. Peringatan tersebut disampaikan berulang-ulang, termasuk ke para calon anggota yang ingin aktif bersama PDI Perjuangan.
Bagi PDI Perjuangan, komitmen menjadi partai politik yang bersih dari tindak pidana korupsi selalu dicanangkan sampai kapanpun. Demikian dikemukakan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, Senin (9/7).
Baca Juga: PDI Perjuangan Tegas Tindak Kader yang Terlibat Korupsi
"PDI Perjuangan enggan memberikan bantuan hukum ke kader, anggota, bahkan kepala daerah yang diusung jika terjerat korupsi, apalagi tertangkap tangan," ujar Andreas.
Andreas mengungkapkan, ketegasan PDI Perjuangan yang ingin membersihkan partai dari korupsi tak kenal kompromi. Bila tetap ada yang terjerat korupsi bahkan dalam operasi tangkap tangan, ucap Andreas, maka itu menjadi urusan individu.
Apalagi PDI Perjuangan telah mengingatkan berulang-ulang mengenai bahaya korupsi kepada seluruh kadernya, khususnya yang menjabat di tingkatan legislatif dan eksekutif.
"Kalau ternyata tetap ada yang bandel, ya itu jadi tanggung jawabnya sendiri. PDI Perjuangan tak akan berikan advokasi. Apalagi ditangkap OTT," kata Andreas yang kini juga tercatat sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Andreas menyesalkan bahwa perilaku korupsi masih marak dilakukan di Indonesia, bahkan oleh setingkat penyelenggara pemerintahan di daerah. Menurut Andreas, hal itu menunjukkan bahwa korupsi dapat menjerat siapa saja, bahkan figur yang dinilai kharismatik memimpin daerah.
Diketahui, KPK belum lama ini kembali menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebab diduga meminta bagian untuk pejabat daerah sebanyak delapan persen menyoal pembahasan anggaran dana otonomi khusus provinsi dan kabupaten tahun 2018.
Bukan baru kali ini lembaga antirasuah berhasil menjaring kepala daerah yang terlibat korupsi. Mulai dari Walikota, Bupati dan serentetan Gubernur pernah ditangkap KPK sebab kasus korupsi.
