Ikuti Kami

Ibu Kota Baru, Bukan Satu-Satunya Cara Kurangi Kesenjangan

Pemerintah akan membangun industrialisasi di luar jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Ibu Kota Baru, Bukan Satu-Satunya Cara Kurangi Kesenjangan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI, Joko Widodo menegaskan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, ada beberapa alasan ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Salah satunya adalah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi. Selama ini, pertembuhan ekonomi di Indonesia paling banyak di Pulau Jawa.

Baca: Ini Bedanya Rencana Pindah Ibu Kota Jokowi Dengan Soekarno

Selain itu, kata Jokowi, untuk melakukan pemerataan di bidang pembangunan maka pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar jawa 

"Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa, karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam," ungkap Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara memang cukup mendesak, mengingat beban di Pulau Jawa dan DKI Jakarta khususnya dalam hal kepadatan penduduk sudah sangat berlebihan.

"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjut parah dan polusi udara dan air yg harus kita tangani," ujar Jokowi.

Meskipun demikian, mantan Wali Kota Solo itu menegaskan permasalahan yang ada bukanlah kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa khusunya Jakarta.

"Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 telah dilakukan otonomi daerah," katanya.

Dia menambahkan rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama bahkan sejak era pemerintahan Presiden RI  pertama, Soekarno. Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai negara besar dan sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibukotanya.

Karenanya, Jokowi mengatakan keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur setelah melakukan kajian-kajian mendalam selama tiga tahun belakangan ini.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yg paling ideal adl di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur," pungkasnya.

Sebelumya, Jokowi sempat meminta izin di hadapan anggota parlemen saat hadir di Sidang Tahunan MPR 2019, pada 16 Agustus lalu.

Baca: Sah! Presiden Jokowi Telah Putuskan Ibu Kota Negara Baru

Dalam sidang tersebut, Jokowi juga sudah membocorkan bahwa pulau yang dipilih adalah Kalimantan. Sementara, lokasi tepatnya dimana, masih belum dia umumkan.

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Quote