Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya rute Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Gilimanuk, Bali pada Rabu (2/7) pukul 22.56 WIB.
Setidaknya 6 orang tewas dan 30 hilang akibat karamnya kapal rute Ketapang-Gilimanuk milik PT Pasca Dana Sundari yang membawa 65 orang tersebut.
Irine mendesak dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang. Ia mengatakan, ini adalah insiden ketiga kapal tenggelam dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.
“Tentunya kami sangat berduka atas insiden kapal tenggelam ini, dan kami mengucapkan belasungkawa kepada para korban dan keluarganya,” kata Irine Yusiana Roba Putri kepada wartawan, Jumat (4/7).
“Saya berharap evakuasi dapat dilakukan dengan optimal sehingga semua korban dapat segera ditemukan,” tambah dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, ada yang salah dalam manajemen keselamatan pelayaran sehingga kecelakaan kapal tenggelam selalu berulang.
“Ini bukan sekadar insiden tunggal, tetapi sinyal sistemik dari buruknya manajemen keselamatan pelayaran kita. Dalam 11 hari, tiga kecelakaan kapal terjadi di lintasan yang sama,” ucap Irine.
“Ada yang sangat keliru dalam sistem kita, entah itu dari sisi teknis, pemuatan, cuaca, atau bahkan kelonggaran pengawasan,” lanjut Irine.
Irine pun membeberkan tiga kecelakaan kapal di Selat Bali. Rangkaian insiden ini diawali dengan kandasnya KMP Gerbang Samudra 2 di Perairan Gilimanuk, Bali, pada Minggu 22 Juni 2025.
Lalu pada 23 Juni, KMP Agung Samudra 9 di kandas di Perairan Gilimanuk.
“Tiga kecelakaan beruntun di jalur vital penyeberangan Jawa-Bali ini harus menjadi peringatan keras betapa pentingnya pembenahan sistem keselamatan pelayaran kita,” ucap Irine.
Irine menyoroti kemungkinan faktor teknis kapal, termasuk stabilitas, struktur lambung, hingga kelayakan peralatan darurat. Ia menilai, faktor cuaca dan arus kuat Selat Bali yang dikenal ekstrem pada malam hari juga harus menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi izin pelayaran di jam malam.
“Saat operator kapal diizinkan berlayar tanpa sistem peringatan dini yang solid dan data meteorologi yang akurat, kita sedang bermain dengan nyawa manusia,” kata Irine.
“Dalam sistem keselamatan pelayaran, tidak boleh ada ruang toleransi untuk ambiguitas data dan kelalaian prosedural," imbuh Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.
Irine meminta Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis terhadap seluruh armada penyeberangan di Selat Bali. Termasuk inspeksi mendalam terhadap standar keselamatan, pelatihan kru, serta ketegasan dalam penegakan SOP keberangkatan.
“Tidak cukup hanya respons tanggap darurat. Negara harus hadir lebih awal dalam bentuk pengawasan, peringatan, dan pencegahan," kata Irine.
