Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mendesak pemerintah segera mengambil jalan keluar dan solusi untuk mengatasi Pulau Enggano yang terisolasi akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu sejak Maret 2025.
“Kami meminta pemerintah untuk segera melakukan upaya perbaikan atas kondisi ini. Karena warga Pulau Enggano butuh akses dan perlindungan, jadi negara harus hadir,” kata Irine Yusiana Roba Putri dalam siaran pers, Senin (23/6/2025).
Masyarakat Pulau Enggano membutuhkan akses jalur laut untuk mengirim hasil panen ke kota.
Karena terisolasi akibat perairan dangkal, warga sekitar harus rela membuang hasil panen ke laut lantaran telanjur membusuk.
Irine menuturkan, tidak hadirnya pemerintah pusat sejak pulau terisolasi menunjukkan lemahnya jaminan konektivitas.
Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, negara wajib menjamin konektivitas antardaerah sebagai bagian dari pelayanan dasar.
Karena masalah ini, sebanyak 4.000 penduduk Pulau Enggano terdampak.
Distribusi barang terputus, hasil pertanian tidak dapat dipasarkan, akses layanan kesehatan terhambat, dan aktivitas ekonomi lokal lumpuh.
Situasi ini, menurutnya, bukan sekadar gangguan logistik, tetapi mencerminkan kerentanan sistemik dalam pengelolaan transportasi wilayah kepulauan.
“Ini juga menunjukkan lemahnya jaminan konektivitas dan pelayanan dasar Indonesia di wilayah kepulauan. Padahal kita adalah negara maritim yang punya banyak sekali pulau,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menilai, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa hak-hak dasar warga negara belum dapat terpenuhi.
“Ini bukan hanya soal masalah akses dan logistik, tapi soal hak dasar warga negara yang diabaikan," jelas Irine.
Seperti diketahui, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak 8 bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.
Bahkan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.
Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit: bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
Kondisi ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat.
Hasil panen busuk tak terjual. Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.
