Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Iswandi, mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menerapkan nilai-nilai Trisakti Bung Karno dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, esensi utama Trisakti pada masa kini adalah memastikan keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
"Trisakti Bung Karno dalam masa kini itu sederhana saja, intinya bagaimana rakyat dilibatkan. Pertanyaannya apakah pembangunan betul-betul untuk rakyat atau hanya mengatasnamakan rakyat?" ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi usai menghadiri diskusi bertajuk "Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda" yang digelar DPC PDI Perjuangan Samarinda bertepatan dengan peringatan hari wafat Bung Karno, Minggu (21/6/2026).
Dalam diskusi tersebut, Iswandi menjelaskan bahwa konsep Trisakti yang dirumuskan Presiden pertama RI, Soekarno, lahir di tengah dinamika geopolitik dunia yang kompleks. Menurutnya, Trisakti terdiri atas tiga pilar utama, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Pada aspek kedaulatan politik, Iswandi menjelaskan bahwa Indonesia mengambil posisi independen di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.
"Saat itu Indonesia tidak menjadi bagian Blok Timur maupun Blok Barat," papar Iswandi.
Ia menambahkan bahwa prinsip tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada April 1955 yang diprakarsai Bung Karno. Forum tersebut menjadi wadah bagi negara-negara bekas jajahan untuk menegaskan posisi politik yang mandiri dan tidak berpihak pada blok kekuatan dunia saat itu.
Sementara dalam bidang ekonomi, konsep berdikari menurut Iswandi telah memiliki landasan kuat dalam konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar sumber daya alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Adapun pada aspek kebudayaan, Trisakti menekankan pentingnya kepribadian bangsa yang berlandaskan nilai gotong royong. Konsep tersebut menjadi antitesis terhadap individualisme yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi.
Dalam kesempatan yang sama, akademikus Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Haerul Anwar, menilai konsep Trisakti masih sangat relevan diterapkan dalam pembangunan daerah saat ini. Namun, menurutnya, realitas pembangunan di berbagai daerah, termasuk Samarinda, belum sepenuhnya mencerminkan semangat kemandirian ekonomi.
"Pangan dari luar, berbagai macam hal dari luar, akhirnya Samarinda justru menjadi kota yang semakin konsumtif," katanya.
Haerul juga menyoroti sejumlah program pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah berpandangan bahwa sebagian nilai Trisakti telah diwujudkan dalam sejumlah kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) yang mengalokasikan anggaran Rp100 juta untuk setiap RT.
"Kebijakan itu sejatinya mencerminkan gotong royong," tegasnya.
Helmi menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan tersebut apabila mendapat amanah sebagai Wali Kota Samarinda pada masa mendatang.
Di sisi lain, Abdurrahman Amin dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur menilai kondisi politik saat ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek karakter kepemimpinan. Ia berharap PDI Perjuangan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas.
"Semoga PDI Perjuangan bisa menjadi laboratorium untuk calon-calon pemimpin," harapnya.
Diskusi tersebut menjadi momentum refleksi atas relevansi ajaran Trisakti Bung Karno dalam menjawab tantangan pembangunan daerah saat ini. Para peserta sepakat bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat, kemandirian ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong tetap menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan.
