Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Junimart Girsang menilai, polisi seharusnya tidak perlu turun menghadapi masalah pembangunan Bendungan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Sebab, masalah di desa Wadas adalah urusan administrasi pemerintah daerah.
"Yang pasti kalau masalah pembangunan, IMB segala macem itu urusan Satpol, urusan gubernur, urusan bupati. Polisi tidak punya kewenangan untuk itu," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).
Baca: Kasus Wadas¸ Pemuda Katolik: Kapolri Buktikan Jargon Presisi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menuturkan, permasalahan pembangunan jangan jadi pekerjaan polisi, tetapi kewenangan pemerintah daerah.
"Karena ini jangan pekerjaan Satpol itu diurus polisi, jangan pekerjaan polisi diurusi satpol," ujarnya.
Selain itu, Junimart meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah juga seharusnya membawa ketenangan di masyarakat. Tidak perlu sampai melibatkan polisi.
"Itu menjadi kewajiban pemerintah setempat. Kewajiban mereka untuk melayani masyarakat, membuat masyarakat menjadi tenang," katanya.
Keributan di desa Wadas ini bermula ketika masyarakat menolak tanah mereka dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material dan pembangunan proyek Bendungan Bener.
Baca: Ganjar: Bendungan Bener Purworejo Penuhi Kebutuhan Petani
Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
Aparat membawa senjata lengkap, tameng, gas air mata, dan anjing K-9.
Akibatnya, warga Desa Wadas ketakutan. Mereka menangis, ketakutan, hingga terjadi penangkapan serta pencopotan banner penolakan Bendungan Bener.
