Simalungun, Gesuri.id – Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Junita V. Munthe, yang juga politisi PDI Perjuangan, menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendatangkan cabai dari Pulau Jawa untuk menekan harga pasar justru merugikan petani lokal.
Menurutnya, langkah tersebut berdampak langsung terhadap anjloknya harga cabai di tingkat petani di daerah penghasil seperti Simalungun.
“Petani butuh payung hukum. Perlu ada Perda tentang penetapan harga dasar komoditas pertanian, tidak hanya cabai tapi juga tomat, kentang, wortel, jagung, dan bawang,” ujar Junita, Jumat (31/10/2025).
Junita menjelaskan, ketika harga cabai naik, banyak petani kembali bersemangat menanam. Namun semangat itu meredup saat harga turun karena masuknya pasokan dari luar daerah.
“Kebijakan mendatangkan cabai dari Jawa bukan solusi yang baik. Biaya menanam dan merawat cabai itu mahal. Saat harga turun, petani rugi besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan jangka panjang yang menjaga stabilitas harga dan memberi jaminan harga minimal bagi petani.
Selain itu, ia juga meminta Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumut memperkuat program bantuan pertanian seperti pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan kompos. “Kalau biaya produksi bisa ditekan, petani tetap bisa untung meski harga turun,” jelas Junita.
Pernyataan Junita memperkuat keresahan petani Simalungun yang mengeluhkan harga cabai merah anjlok dari Rp60.000 menjadi Rp38.000 per kilogram setelah pasokan dari Jawa masuk ke pasar Sumut.
