Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Ridwan Andi Wittiri, menyatakan keprihatinan mendalam atas meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menerjang tiga provinsi prioritas di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ridwan mengungkapkan bahwa data terbaru mencatat lebih dari 2.000 titik panas (hotspot) tersebar di seluruh Kalimantan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah.
"Kabut asap telah menyelimuti Palangka Raya sejak pertengahan Agustus. Jarak pandang di beberapa titik anjlok hingga di bawah satu kilometer, dan ribuan warga mulai terserang ISPA. Ini bukan lagi sekadar persoalan cuaca, melainkan menyangkut nyawa dan hak hidup sehat rakyat," tegas Ridwan, Jumat (21/8).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menanggapi krisis tahunan tersebut, Ridwan menyoroti empat poin utama yang harus segera menjadi perhatian pemerintah:
- Evaluasi Total Kesiapsiagaan Kemarau
Bencana karhutla di Kalimantan terus berulang sejak 1996. Menurut Ridwan, berulangnya pola ini membuktikan bahwa sistem antisipasi dini masih sangat lemah.
"Jika setiap tahun alasannya sama—El Niño dan kemarau dijadikan kambing hitam—maka yang bermasalah adalah sistem antisipasi kita, bukan semata-mata alam," ujarnya.
- Percepatan dan Perluasan Pemadaman
Meskipun mengapresiasi kerja keras personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni di lapangan, ia mendesak percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Selain itu, ia meminta penambahan armada pemadaman udara, terutama untuk menangani lahan gambut yang rawan memicu api bawah tanah.
- Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Komisi XII DPR RI mendorong penindakan hukum secara tegas terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti sengaja membakar lahan. Ia juga menuntut transparansi data pemantauan hotspot kepada publik.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
- Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak
Pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan didesak untuk menjamin ketersediaan masker, fasilitas kesehatan, serta respons cepat terkait kebijakan meliburkan sekolah di zona berdampak pekat secara merata hingga ke daerah pelosok.
"Rakyat Kalimantan sudah terlalu lama berdampingan dengan asap setiap tahun. DPR akan terus mengawal agar penanganan karhutla tidak berhenti pada seremoni tanggap darurat, tetapi menyentuh akar masalah: tata kelola lahan gambut dan pencegahan sejak dini," pungkas Ridwan.
