Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku miris atas terjadinya bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, buntut kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya agar Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi peristiwa yang terjadi hampir setiap tahunnya itu.
Baca: Jelang Pemilu 2024, PDI Perjuangan Ciampel Rekrut 260 Saksi yang Loyal-Militan
"Miris sekali karena di balik pesatnya perkembangan zaman di kota-kota besar, masih ada saudara kita di Papua yang mengalami kelaparan. Bencana kelaparan ini milik kita bersama," kata Puan Maharani, Kamis (3/8).
"Kita tidak boleh melupakan saudara kita di Papua, gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita," sambungnya.
Puan meminta pemerintah melakukan langkah terpadu dalam menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah itu. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua.
"Penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan sekadar memberi bantuan, tapi juga antisipasi agar ke depannya bencana kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujar Puan.
Puan mengingatkan adanya kesulitan pengiriman bantuan, namun ia meminta agar seluruh bantuan dapat diterima masyarakat terdampak.
"Tapi persoalannya sekarang yang ada kan medan dan kondisi keamanan di sana menyebabkan sulitnya distribusi bantuan. Maka harus ada intervensi khusus sehingga masyarakat segera mendapat bantuan,” sebutnya.
Penyelesaian bencana kelaparan di Papua secara terpadu, kata Puan, juga diperlukan mengingat medan geografis yang sulit menyebabkan bantuan susah sampai. Akses yang paling mudah dan cepat adalah dengan menggunakan pesawat.
"Memang kondisinya cukup complicated. Karena ada masalah kesehatan di sana yang harus segera ditangani. Ditambah persoalan keamanan yang ke semua itu pada akhirnya berdampak ke masalah sosial," papar Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun mendukung upaya pengamanan dari TNI/Polri dalam penyaluran bantuan ke warga Papua Tengah sebab BNPB melaporkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat tim menuju lokasi pengungsian warga untuk memberi bantuan. Puan menyebut, dukungan dari TNI/Polri bisa membantu penyaluran logistik yang tertahan.
"Sebagai pilar penjaga keamanan di Papua, TNI/Polri harus menjamin keamanan saat pasokan bantuan tiba di Papua. Upayakan agar bantuan untuk warga segera sampai dan antisipasi adanya masalah saat proses pendistribusiannya, serta pastikan masyarakat aman saat menerima bantuan,” paparnya.
Terdapat 6 warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia di tengah kemarau panjang tahun ini. 5 korban meninggal merupakan orang dewasa dan 1 orang lainnya bayi berusia 6 bulan.
Belum dipastikan apakah 6 warga tersebut meninggal akibat kelaparan sebab ada indikasi diare dan cuaca dingin ekstrem menjadi penyebab kematian mereka. Kekeringan di Kabupaten Puncak diketahui juga menyebabkan warga kesulitan air bersih. Pemerintah tengah melakukan investigasi untuk mengenai penyebab pasti kematian 6 warga itu.
"Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua ini. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” ucap Puan.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, enam orang yang meninggal dunia akibat bencana kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, bukan disebabkan oleh kelaparan melainkan meninggal karena faktor kesehatan yakni diare.
"Sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca," kata Ma'ruf seusai rapat di kediamannya, Rabu (2/8/2023).
Ma'ruf meminta agar masalah kesehatan warga terdampak kekeringan harus segera diatasi, agar tidak lagi terjadi korban.
"Sampai hari ini baru satu daerah, tetapi kami antisipasi kemungkinan ke daerah-daerah yang lain. Saya minta itu diantisipasi, kalau terjadi (lagi) kita sudah siap," kata Ma'ruf.
Baca: Berbeda dengan Mahfud MD, Henry Yoso Sebut KPK Berwenang Tetapkan Tersangka TNI Aktif
Ma'ruf mengakui, proses distribusi bantuan kini masih terhambat karena kondisi cuaca dan faktor geografis yang sulit diakses.
"Ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul ya? Dipanggul oleh masyarakat, jadi itu persoalan," ujar Ma'ruf.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mendampingi Ma'ruf menyatakan, para korban jiwa di Papua diakibatkan oleh diare, dehidrasi, dan demam.
"Kalau tadi yang anak-anak diare, ibunya juga gitu. yang enam orang ini ada yang diare, ada yang dehidrasi, ada yang demam, ada laporannya," ujar Yudo.
