Jakarta, Gesuri.id - Advokat PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah menanggapi kenaikan pangkat terhadap ribuan PNS di Jember.
Donny menegaskan hal itu bukan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, melainkan kemunduran. Karena hal itu menunjukkan bahwa di Jember selama ini memang ada masalah dalam penataan birokrasi yang membuat ribuan kenaikan pangkat PNS Jember stuck (macet) dan tertunda.
Baca: Bupati Faida Ingatkan Masa Pensiun Bukan Akhir Pengabdian
"Tertundanya kenaikan pangkat itu hanya disebabkan oleh 2 alasan, pertama karena PNS-nya bandel sehingga terkena sanksi penundaan pangkat. Tapi alasan ini tidak mungkin, masak ribuan PNS Jember itu bandel semua sehingga tertunda pangkatnya? kan tidak," ujar Donny.
Jadi, lanjut Donny, kemungkinannya adalah yang kedua yaitu tertunda karena berkas pengajuan kenaikan pangkat mereka baru sempat ditandatangani oleh Bupati tahun ini. Akibatnya PNS yang telah mengajukan persyaratan kenaikan pangkat sejak 2 sampai 4 tahun yang lalu itu baru bisa naik pangkat tahun ini.
"Jika benar, ini menunjukkan reformasi birokrasi di Jember memang macet bahkan carut marut sehingga berdampak kepada kerugian terhadap ribuan PNS karena kenaikan pangkatnya tertunda. Disinilah letak kemundurannya," ujar Donny.
Dan, lanjut Donny, dari informasi Ketua PGRI Jember memang sudah empat tahun ini tidak ada satupun guru di Jember yang naik pangkat. Padahal mereka bertahun-tahun telah melengkapi persyaratan dan mengajukan kenaikan pangkatnya kepada Bupati.
"Jadi lengkap sudah hancur leburnya penataan birokrasi di Jember. Selain kegagalan mendapatkan kuota CPNS di tahun 2019, juga ditunjukkan dan diperparah oleh tertundanya ribuan kenaikan pangkat PNS yang tentu saja sangat merugikan karir PNS tersebut," ujar Donny.
Menariknya, sambung Donny, justru kemunduran itu dirayakan dalam bentuk seremoni upacara penyerahan SK secara massal, seolah-olah hal itu merupakan prestasi Bupati.
Baca: Naik Pangkat, Bupati Jekek Minta ASN Tingkatkan Prestasi
"Ya aku hanya bisa tersenyum dan hanya bisa berkata : 'ya gak apa-apa dan masih wajar karena Bupati kan akan mencalonkan lagi. Jadi semua momen harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apapun bentuk kegiatannya harus bersifat mengumpulkan massa. Tujuannya tentu saja untuk meraih dukungan pemilih dalam Pilkada 2020 nanti'," ujar Donny.
"Walaupun wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Janganlah menganggap seolah-olah kenaikan pangkat ribuan PNS itu adalah prestasi, padahal kemunduran," pungkasnya.
