Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai tidak ada keistimewaan dari program JakHabitat yang diluncurkan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
Pasalnya, inti dari JakHabitat ini adalah program rusunawa yang sudah ada di era gubernur sebelumnya.
"Dari era gubernur terdahulu sudah ada program rusun, dan apa bedanya dari yang sekarang, hanya perubahan nama saja yang di tonjolkan. Jadi gak ada keistimewaanya, dan tidak ada dampak yang berarti terhadap masyarakat," ketus Kenneth dalam keterangannya, Minggu (21/8).
Baca: Rio Sambodo Nilai Anies Hanya "Lip Service" Belaka ke Rakyat
Pria yang akrab disapa Kent itu pun mempertanyakan jumlah warga yang sudah mendapatkan rusun tersebut.
"Fakta di lapangan banyak warga yang susah untuk mendapatkan rusun, kalau tidak ada kenalan orang dalam, ada juga yang menunggu tanpa kejelasan. Pada prinsipnya perubahan nama menjadi JakHabitat tidak ada manfaat sama sekali, yang paling terpenting itu pelayanan dan apa manfaat positifnya untuk masyarakat," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.
Kent menyadari , jika melihat dari letak geografis Jakarta, memang untuk membangun rumah deret atau bangunan huni tidak akan mungkin dikarenakan faktor keterbatasan lahan, sehingga kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya untuk membuat program penyediaan tempat tinggal untuk warga Jakarta yang paling pas yah program rumah vertikal atau rumah susun.
"Kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya, prinsipnya sama saja dengan program kebijakan Anies sekarang. cuma Anies gak sportif aja untuk mengakuinya. untuk mengemas seakan akan dia sudah bekerja di mata masyarakat yah di buat program gonta ganti nama seperti sekarang ini. Prinsip untuk membuat program yang bisa dilakukan dalam penyediaan tempat tinggal untuk masyarakat DKI Jakarta yah rumah vertikal ini, karena satu permasalahan keterbatasan lahan. untuk mendapatkan lahan di Jakarta itu tak mudah, harus ada kesepakatan dari 60-80 persen pemilik tanah yang kawasannya ditata negara," sambungnya.
Padahal, sambung Kent, jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2017-2022 sebelum dilakukan perubahan, telah disebutkan bahwa target pembangunan Rusunawa 14 ribu unit. Dan saat ini, baru dibangun 33 tower yang menghasilkan 7.419 unit.
'Adapun rencana penyediaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tahun 2018-2022 adalah: Penyediaan perumahan rakyat sebanyak 14.564 unit rumah susun. Peningkatan sarana prasarana perumahan rakyat yang lengkap sebanyak 23 lokasi'
Lalu persoalan rumah DP Rp 0, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sardjoko mengakui bahwa program pembangunan rumah susun DP Rp 0 sulit untuk dikejar.
Saat ini baru ada 942 unit rumah DP Rp 0 yang sudah tersedia di tiga tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Perumnas Sentraland Cengkareng 124 unit.
Sedangkan target yang ditentukan di revisi RPJMD DKI Jakarta sebanyak 29.366 unit. Itu pun merupakan RPJMD yang masih berupa usulan revisi yang saat ini masih dibahas di internal DPRD DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan RPJMD sebelum revisi, target pembangunan rumah DP Rp 0 lebih jauh lagi. Karena janji Anies saat dilantik menargetkan pembangunan 250.000 unit rumah DP Rp 0.
"Jika merajuk dari RPJMD Anies pada waktu itu, capaiannya dalam membangun unit rusunawa bisa dikatakan masih setengah jalan. di akhir masa kepemimpinannya yang tinggal tersisa dua bulan lagi, baru sekitar 7 ribuan unit rusunawa yang di selesaikan. Jadi pembangunan rusanawa tidak tercapai target, masih ada 7.145 unit yang belum tercapai, artinya Anies gagal menjadi gubernur," ketus Kent.
Baca: Rumah Sehat vs Sakit, Anies & Menkes Konsultasi Saja ke Ahli
Menurut Anggota Komisi D tersebut, bahwa di dalam RPJMD Anies Baswedan seharusnya tidak membuat program yang targetnya ketinggian, dan yang secara realistis tidak akan tercapai.
"Saran Saya menjelang lengser dari Gubernur DKI, seharusnya Anies fokus terhadap sejumlah permasalahan yang lebih rasional. Masyarakat Jakarta itu simpel, tidak usah ngomong ketinggian yang paling penting pelayanan mengena, jangan karena pada awalnya kepingin jadi gubernur, lantas nekat membuat program yang muluk-muluk dan tidak realistis, ujung-ujungnya malah tidak tercapai dan terkesan membohongi masyarakat. Buat apa nama bagus-bagus tetapi tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Masyarakat Jakarta ini cerdas-cerdas, gak bisa di bohongin," tegas Kent.
Di akhir penghujung jabatan sebagai gubernur DKI, Kent meminta kepada Anies Baswedan agar bisa menghasilkan sebuah program yang dapat dikenang oleh warga sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Mudah-mudah dalam sisa waktu dua bulan ini, selain gonti ganti nama Pak Anies bisa membuat program positif dan lebih waras, yang kira-kira bisa menjadi warisan yang baik dan di ingat oleh masyarakat Jakarta. Dari banjir, Pak Anies harus segera selesaikan pengerjaan turap disejumlah kali di Jakarta. Lalu soal sampah, pengelolaan sampah bisa melibatkan pihak kelurahan, Pemprov DKI bisa menyediakan insinerator untuk setiap kelurahan dalam melakukan pengelolan sampah ini. Pengelolaan sampah tidak bisa top down, harus dimulai dari yang kecil dari tingkat RT hingga kelurahan saja dulu. Masa Pak Anies perlu diajarin sih soal beginian," tutup Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
