OKsibil, Gesuri.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang, Gutinus Wasini menegaskan perlunya percepatan program kedaulatan pangan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlebih menghadapi kondisi fiskal 2026 yang mengalami penurunan signifikan.
APBD Pegunungan Bintang tahun 2026 disahkan sebesar Rp1.344.278.281.519, lebih rendah dibanding tahun berjalan. Situasi ini, menurut Gutinus, menuntut pemerintah daerah bekerja lebih kreatif, efektif, dan terkoordinasi.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
“Efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemah. Justru ini waktu bagi kita memperkuat prioritas yang langsung menyentuh hidup rakyat,” ujarnya.
Dalam rapat bersama eksekutif di Oksibil, Gutinus menilai sektor pangan adalah titik tumpu pembangunan daerah. Ketergantungan yag tinggi pada pasokan dari luar membuat harga kebutuhan pokok mudah terguncang, sementara pendapatan masyarakat belum bergerak seiring harapan.
“Jika kita memperkuat pangan, kita sedang memperkuat ekonomi rakyat dari fondasinya. Tanah kita subur, masyarakat punya tradisi bertani, tinggal pemerintah memastikan pendampingan, bibit unggul, dan pembukaan lahan produktif berjalan benar,” kata Ketua DPRD.
Ia menekankan bahwa penurunan APBD harus dijawab dengan kolaborasi lintas-SKPD—bukan jalan sendiri-sendiri. Program pangan, menurutnya, hanya akan berhasil jika dinas pertanian, koperasi, perindustrian, dan perencanaan daerah bergerak dalam satu tarikan napas.
“Kondisi anggaran menurun. Karena itu, kolaborasi adalah kunci. Setiap rupiah harus dirangkai menjadi manfaat. Fokus kita satu: peningkatan pendapatan rakyat,” tegasnya.
Baca: Gerakan Menanam Pohon Harus Jadi Kesadaran Kolektif Bangsa
Gutinus juga menyoroti potensi komoditas lokal Pegunungan Bintang, mulai dari umbi-umbian, sayuran dataran tinggi, hingga kopi khas Pegubin yang mulai mendapatkan tempat di pasar. Ia mendorong agar SKPD tak hanya mengurus produksi, tetapi juga hilirisasi, akses pasar, dan penguatan koperasi rakyat.
DPRD, lanjutnya, siap mengawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya pelayanan publik. “Rakyat tidak menunggu alasan, mereka menunggu hasil. APBD boleh turun, tetapi semangat pelayanan tidak boleh mengecil,” tutup Gutinus.
