Ikuti Kami

Ketua DPRD Sesalkan Keuangan DKI yang Defisit

Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta defisit. 

Ketua DPRD Sesalkan Keuangan DKI yang Defisit
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto: Gesuri.id/ Alvin Cahya Pratama.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta defisit. 

Prasetio pun menyinggung Gubernur DKI sebelumnya yang meraih opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) atas laporan keuangan, namun terlihat sejumlah hasil pembangunan.

Baca: Prasetio Pertanyakan, Kok Anies Tak Lanjutkan Program Ahok?

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Kenapa (gubernur) sebelumnya masalah BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada, tapi ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kita defisit kok?" ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Prasetio juga menyoroti sejumlah masalah anggaran di Pemprov DKI. Berdasarkan data per 17 Oktober, penerimaan pajak juga defisit dari target Rp 44,5 triliun.

DKI baru diterima Rp 31,5 triliun atau 70,86 persen. Kondisi ini membuat Prasetio meminta Pemprov DKI lebih aktif mengejar pendapatan. 

"Pendapatan juga kurang. Maka jangan naik-naik PBB, naik-naik pajak. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio. 

Prasetio juga menegaskan pendapatan tentang parkir pun bisa dinaikkan.

"Khusus parkir di Jakarta yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama Scure Parking itu. Panggil khusus. Valet juga. Itu belum ada (aturan) Pergub-nya, itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," ucap Prasetio. 

Baca: Sah, Indrawati Dewi Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta

Prasetio pun meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, untuk bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bappeda harus menyampaikan jika ada masalah dan kekurangan terkait pendapatan DKI. 

"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus, dia orang baik," kata Prasetio.

Quote