Jakarta, Gesuri.id - Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dinilai bukan sekadar agenda rutin.
Bagi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, kehadiran lembaga antirasuah tersebut menjadi early warning system (sistem peringatan dini) agar tata kelola daerah berjalan lebih bersih dan transparan.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Qodir usai mengikuti rakor tertutup yang melibatkan KPK, Pemerintah Kabupaten Malang, dan DPRD Kabupaten Malang di Gedung DPRD, Kamis (24/9/2026).
“Buat saya, forum tadi sangat luar biasa. Itu menjadi early warning system buat kita agar pemerintahan ini lebih baik lagi dan masyarakat merasakan betul dampaknya,” ujar Abdul Qodir.
Abdul Qodir mengungkapkan, pembahasan dalam forum yang berlangsung tertutup tersebut cukup alot dan detail. Tim KPK memeriksa satu per satu aspek tata kelola pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif.
“Jadi tadi memang 'diadili' satu-satu, lalu diberi saran perbaikannya. Makanya berlangsung lama. Top, KPK top,” lanjutnya.
Meskipun rapat membahas aspek vital seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga potensi kerawanan korupsi, Abdul Qodir enggan membeberkan perincian materi evaluasi. Ia mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada pimpinan dewan.
“Tanya ke Ketua DPRD saja, jangan ke saya. Yang lebih pas untuk menjawab itu Ketua DPRD,” tutur Abdul Qodir.
Bagi Abdul Qodir, poin terpenting pascarakor bukanlah proses evaluasinya semata, melainkan bagaimana seluruh masukan dari KPK dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Tujuannya agar tata kelola pemerintahan makin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Malang HM Sanusi, Wakil Bupati Lathifah Shohib, Ketua Satgas Pencegahan KPK RI Wilayah 3 Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
