Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah di Tanah Air akibat kemarau panjang. Ia meminta pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air, termasuk meningkatkan infrastruktur di daerah rawan kekeringan.
“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan, dikutip Jumat (2/10/2026).
Krisis air bersih saat ini meluas di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah berlangsung selama sekitar tiga pekan. Kondisi tersebut membuat warga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satu upaya yang dilakukan warga Sikka adalah memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang. Air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak. Namun, air yang diperoleh memiliki rasa kurang enak karena terasa sepat dan sedikit pahit.
Selain di Sikka, krisis air juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek, krisis air bersih terjadi di 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan 27.786 jiwa terdampak.
Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali juga terdampak kekeringan sehingga warga terpaksa antre droping air bersih karena sumur mengering. Sementara itu, sebanyak 1.196.815 warga di Jawa Barat dilaporkan mengalami krisis air akibat terdampak kekeringan pada musim kemarau ini.
Terkait kondisi tersebut, Puan menekankan pentingnya memperkuat ketahanan air masyarakat. Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang telah disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan,” tuturnya.
Menurut Puan, data tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat daerah. Pemerintah diminta bergerak cepat ketika suatu wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air.
“Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia,” ungkap Puan.
Puan menambahkan, krisis air bersih yang membuat warga mencari alternatif ketersediaan air secara mandiri, seperti yang terjadi di Sikka, harus menjadi perhatian. Penanganan kekeringan, kata dia, perlu berbasis pada tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat.
“Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jaringan air baku lebih mudah diakses,” sebutnya.
“Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” tambah Puan.
Menurut mantan Menko PMK itu, pemerintah perlu hadir melalui dua tahap penanganan sekaligus. Tahap pertama adalah memenuhi kebutuhan air warga sebagai bagian dari penanggulangan jangka pendek. Sementara tahap kedua dilakukan dengan membangun sistem yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.
“Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya,” lanjutnya.
Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air yang berkelanjutan. Hal tersebut dinilai semakin penting karena BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.
“Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya.
