Bojonegoro, Gesuri.id - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, terdapat dua persoalan krusial yang dikeluhkan warga dan menjadi sorotan utama, yakni krisis air bersih saat musim kemarau serta kendala distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani hutan.
Kegiatan reses ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai tantangan riil yang mereka hadapi sehari-hari, khususnya di sektor lingkungan dan pertanian.
Krisis Air Bersih Harus Ada Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Menanggapi keluhan warga terkait kekeringan yang kerap melanda saat musim kemarau tiba, Donny sapaan akrabnya, menegaskan komitmennya untuk mengawal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
Ia menyatakan persoalan akses air bersih merupakan prioritas yang harus segera dicarikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang bersama pemerintah daerah dan dinas terkait, baik melalui optimalisasi jaringan distribusi air maupun pembangunan infrastruktur penampungan air yang memadai.
“Air bersih adalah kebutuhan paling dasar. Tidak boleh ada warga yang kesulitan air saat kemarau. Ini harus ada solusi jangka pendeknya, dan juga solusi jangka panjangnya agar tidak terulang setiap tahun,” tegas Donny.
Petani Hutan Kesulitan Pupuk Subsidi
Selain masalah air, aspirasi lain juga datang dari kelompok petani hutan yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Keterbatasan kuota dan kendala administratif sering kali membuat petani yang menggarap lahan kawasan hutan kesulitan meningkatkan produktivitas tanamannya.
Merespons hal itu, Donny menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong sinkronisasi data serta regulasi di tingkat daerah agar para petani hutan dapat terakomodasi dalam skema penerima bantuan pertanian.
Menurutnya, ketahanan pangan daerah sangat bergantung pada kesejahteraan dan kemudahan akses sarana produksi bagi seluruh petani tanpa terkecuali.
“Petani hutan juga petani. Mereka juga berkontribusi untuk ketahanan pangan. Jangan sampai mereka terpinggirkan hanya karena persoalan administrasi dan data. Harus ada sinkronisasi agar mereka bisa mendapatkan pupuk subsidi,” ujar Donny.
Aspirasi Akan Dijadikan Pokir DPRD
Seluruh catatan dan aspirasi yang dihimpun dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 ini nantinya akan dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dibawa dalam pembahasan rapat bersama pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti menjadi program kerja yang tepat sasaran.
“Kami tidak ingin reses hanya sekadar mendengarkan. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan menjadi Pokir dan program nyata di APBD. Agar air bersih tersedia dan petani hutan bisa mendapatkan pupuk,” pungkas Donny Bayu Setiawan.

















































































