Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah dan seluruh lembaga terkait untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan pada proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke ruas tol tersebut pada Kamis (26/6/2025).
"Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini," kata Lasarus, dikutip pada Jumat (27/6/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa keterlambatan pembebasan lahan menjadi penghambat utama kelanjutan proyek tol yang dinilai sangat penting untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.
Ia menjelaskan, masih terdapat beberapa titik lahan yang belum dibebaskan karena masih dihuni oleh warga, termasuk pemukiman liar. Untuk itu, Lasarus menekankan bahwa penyelesaian tidak cukup dilakukan dengan pendekatan legal-formal saja, melainkan harus disertai pendekatan sosial dan kemanusiaan.
"Beberapa titik masih ada pemukiman liar. Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan. Pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang baik," tegasnya.
Lasarus juga mengimbau masyarakat yang menempati lahan tanpa hak agar memiliki kesadaran hukum atas posisi mereka. Namun ia mengingatkan agar pemerintah juga tidak bertindak sewenang-wenang.
"Harus ada keinginan baik dari kedua pihak. Kalau memang bukan haknya, ya masyarakat juga harus menyadari. Tapi pemerintah juga jangan semena-mena. Harus dibantu, harus dipikirkan nasibnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek Jalan Tol Harbour Road II. Ia menyatakan komitmen DPR untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkeadilan—tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan hak masyarakat terdampak.
"Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab," pungkasnya.
