Jakarta, Gesuri.id - Tudingan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang menyeret Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung semakin terbukti sebagai keterangan yang tidak benar.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut berkomentar terkait tudingan Setya Novanto tersebut. Menurut politisi senior Partai Golkar itu, tudingan keterlibatan Puan dan Pramono sudah dibantah oleh pengusaha Made Oka Masagung dalam sidang sebelumnya.
"Kan sudah dibantah Oka bahwa itu tidak benar. Novanto mengatakan yang mengatur adalah Oka. Oka membantah, jadi omongan itu tidak benar," jelasnya kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).
Sebelumnya, Puan menegaskan pernyataan Setya Novanto tersebut tidak berdasar.
"Ya saya juga baru mendengar apa yang disampaikan Setya Novanto kemarin. Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3).
Menurut Puan, perkara ini merupakan masalah hukum yang harusnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada.
"Bukan katanya-katanya. Jadi itu tidak benar apa yang disampaikan Pak Setya Novanto," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Pramono juga menegaskan dirinya sama sekali tidak berurusan dengan proyek e-KTP. Meskipun dirinya saat itu menjadi pimpinan DPR, Pramono mengatakan proyek e-KTP tersebut sepenuhnya merupakan proyek pemerintah.
"Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya berhubungan dengan kewenangan, jabatan dan kedudukan. Nah, dalam hal tersebut, saya itu gak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan dan berhubungan dengan e-KTP," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
