Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menegaskan sikap partainya yang konsisten menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap tersebut, menurutnya, tidak berubah sejak polemik serupa mencuat lebih dari satu dekade lalu.
“Namun, kami sebagai oposisi saat itu tentunya memiliki sikap yang berbeda, kami menolak,” kata Komarudin Watubun, Senin (22/12/2025).
Komarudin menjelaskan, penolakan PDI Perjuangan terhadap Pilkada tidak langsung sudah ditunjukkan sejak 2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang membatalkan pengesahan undang-undang tentang Pilkada tidak langsung. Saat itu, meskipun berada di posisi oposisi, PDI Perjuangan tetap bersikukuh mempertahankan prinsip demokrasi elektoral melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Komarudin, PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemilihan langsung merupakan instrumen penting dalam demokrasi, karena memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri di tingkat daerah. Pelibatan rakyat secara langsung dinilai sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang tidak boleh direduksi.
“Jadi, kalau ada usul Pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak, sikap kami tidak berubah,” ujar Komarudin.
Ia menegaskan, pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung tidak hanya soal prosedur demokrasi, tetapi juga menyangkut legitimasi kepemimpinan daerah. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat politik yang kuat untuk menjalankan program pembangunan dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini Fraksi PDI Perjuangan belum melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI terkait sikap penolakan tersebut. Hal itu lantaran agenda pemilihan umum masih cukup jauh dan belum menjadi prioritas pembahasan politik saat ini.
“Fokus kita sampai saat ini adalah fokus membantu saudara-saudara di sana, itu arahan Ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), belum ada bahas-bahas politik, apalagi pemilunya saja masih jauh,” ujarnya.
Komarudin menambahkan, PDI Perjuangan saat ini lebih memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan, khususnya dalam membantu penanganan bencana dan suasana duka yang tengah melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah, diarahkan untuk turun langsung membantu masyarakat terdampak.
Dengan sikap tegas tersebut, PDI Perjuangan kembali menegaskan posisinya sebagai partai yang konsisten menjaga prinsip demokrasi partisipatif. Bagi PDIP, Pilkada langsung merupakan bagian dari amanat reformasi yang tidak boleh ditarik mundur, karena menjadi sarana utama rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan di daerah.
