Bangka Barat, Gesuri.id – Bupati Bangka Barat yang juga politisi PDI Perjuangan, Markus, menegaskan pentingnya data sebagai dasar utama penyusunan kebijakan daerah. Ia menyebut kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kunci dalam merancang arah pembangunan yang akurat dan berbasis data.
"Kita tetap berkomitmen menjadikan data inflasi sebagai dasar utama dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan, untuk itu koordinasi dan komunikasi dengan BPS terus kita tingkatkan," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Selasa.
Berdasarkan data BPS, inflasi year on year (y-on-y) Bangka Barat pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 104,13. Adapun inflasi month to month (m-to-m) 0,49 persen dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 2,21 persen.
Kelompok pengeluaran yang paling besar mendorong inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan kenaikan 5,33 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 10,92 persen.
Sementara, tiga kelompok yang mengalami deflasi y-on-y yakni perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (-1,13 persen), informasi dan komunikasi (-1,12 persen), dan pendidikan (-13,61 persen).
Markus mengatakan data inflasi adalah instrumen strategis untuk memotret kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
"Angka inflasi mencerminkan tren umum perubahan harga seluruh barang dan jasa, dan berfungsi sebagai informasi utama dalam pengambilan keputusan pada tingkat ekonomi makro, baik fiskal maupun moneter," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di Kecamatan Mentok dan Kelapa yang dinilai ikut berperan dalam menekan beban pengeluaran rumah tangga dan intervensi penurunan tengkes.
Namun, ia mengingatkan peningkatan permintaan pangan juga memiliki potensi risiko kenaikan harga komoditas tertentu.
"Potensi naiknya harga bahan pokok terutama daging ayam dan telur perlu menjadi perhatian karena meningkatnya permintaan," katanya.
Karena itu ia meminta penguatan jaringan dan kemitraan dengan peternak lokal, hingga efisiensi distribusi untuk menjaga keseimbangan pasar.
Ia berharap angka inflasi yang dirilis BPS tidak berhenti pada tataran informasi, tetapi menjadi basis dalam penyusunan kebijakan 2026 agar arah pembangunan semakin tepat sasaran, sehingga memperkuat sinergisitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat.
