Ikuti Kami

Matindas Ingatkan Masyarakat Bansos Hanya Bersifat Stimulan Sementara

Matindas menekankan pentingnya program jangka panjang yang dapat benar-benar membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.

Matindas Ingatkan Masyarakat Bansos Hanya Bersifat Stimulan Sementara
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas Janusanti Rumambi.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas Janusanti Rumambi, mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat hanya bersifat stimulan sementara, bukan solusi permanen. 

Matindas menekankan pentingnya program jangka panjang yang dapat benar-benar membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.

"Bansos hanya bersifat stimulan dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah perlu mencari solusi berkelanjutan agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan," tegas Matindas.

Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029

Menurutnya, perlu ada koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa penyaluran bansos disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Provinsi Sulawesi Utara dikenal kaya akan sumber daya alam dan keberagaman budaya. Namun sayangnya, potensi besar itu belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulut mencapai 186,86 ribu jiwa atau 7,25% dari total penduduk. 

Meski demikian, Sulut masih lebih baik dibanding provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia, bahkan menduduki peringkat pertama se-Sulawesi dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Namun, kemiskinan ekstrem tetap menjadi tantangan besar yang perlu diatasi dengan langkah konkret dan terintegrasi.

Matindas menjelaskan bahwa pemerintah pada 2025 akan mengarahkan penyaluran bansos untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Definisi kemiskinan ekstrem sendiri adalah kondisi ketika pengeluaran individu berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan secara nasional.

"Pendekatan penyaluran bansos harus lebih terarah, tepat sasaran, dan menyasar kelompok paling rentan di masyarakat," ujarnya

Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk masyarakat Sulawesi Utara:

* DAK Non Fisik Kementerian PPPA senilai Rp6,7 miliar untuk 13 kabupaten/kota.
* Bantuan pendidikan dari Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI untuk Taman Seminari Stella Maris Bolmong sebesar Rp35,6 juta.
* Bantuan rehabilitasi Masjid Nurul Ikhlas Manado sebesar Rp50 juta.
* Bantuan operasional rintisan masjid ramah Al-Maghfirah sebesar Rp15 juta.
* Penyaluran hewan kurban sebanyak 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi.
* Dan beragam bantuan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Matindas menegaskan bahwa semua bantuan ini adalah langkah awal menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, namun tidak bisa dijadikan ketergantungan.

Quote