Bangka Tengah, Gesuri.id - DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta fungsi Pelabuhan Sungaiselan lebih ditingkatkan sebagai gerbang investasi untuk menggeliatkan perekonomian daerah.
"Meskipun pelabuhan kecil, fungsinya harus ditingkatkan dan dilakukan pembenahan ke depan sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi daerah," kata Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa di Koba, Rabu (17/11).
Me Hoa secara tim dalam waktu dekat bersama dinas terkait akan meninjau situasi dan kondisi Pelabuhan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan terutama terkait dengan aktivitas bongkar muat.
Baca: Ono Siap Perjuangkan Keluhan Nelayan di Pelabuhan Jayanti
"Walaupun itu pelabuhan kecil, tetapi selama ini sudah memberikan kontribusi dalam menambah pendapatan daerah kendati belum maksimal," katanya.
Menurut dia, peran pelabuhan tersebut sebenarnya sangat sentral terutama melayani pelayaran dan penyeberangan dari Pulau Bangka Menuju Palembang, Sumatera Selatan.
"Kita akan tinjau, nanti bisa dilihat langsung fasilitas pendukungnya seperti apa dan apa yang ditingkatkan," katanya.
Menurut dia, peran pelabuhan tersebut sebenarnya sangat sentral terutama melayani pelayaran dan penyeberangan dari Pulau Bangka Menuju Palembang, Sumatera Selatan.
"Kita akan tinjau, nanti bisa dilihat langsung fasilitas pendukungnya seperti apa dan apa yang ditingkatkan," katanya.
Terkait adanya instruksi dari Kejagung RI untuk melakukan operasi intelijen pemberantasan mafia pelabuhan, politisi PDI Perjuangan itu sangat mendukung untuk menciptakan situasi yang kondusif di pelabuhan.
Baca: Ahok Akan Bangun SPBU Bagi Nelayan di Kota Ambon
"Dengan situasi yang kondusif, tentu dunia investasi akan terbuka karena orang tidak perlu ragu dan sangat percaya dengan situasi keamanan dan kenyamanan di pelabuhan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemberantasan mafia pelabuhan selaras dengan komitmen bersama pemerintah daerah dengan Kejari Bangka Tengah dalam menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Di sini fungsi kita yaitu melayani dan mengawasi. Jauh dari praktik korupsi atau tindakan pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.
